Efisiensi Anggaran: Fokus Kementerian PUPR di 4 Bidang Infrastruktur
Kementerian PUPR memfokuskan anggaran Rp29,57 triliun pada empat bidang infrastruktur utama di 2025, setelah efisiensi anggaran mencapai Rp81,38 triliun, meliputi sumber daya air, jalan dan jembatan, cipta karya, dan prasarana strategis.
Jakarta, 6 Februari 2025 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoptimalkan anggaran tahun 2025 dengan fokus pada empat sektor infrastruktur utama. Hal ini menyusul efisiensi anggaran kementerian yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp81,38 triliun. Anggaran Kementerian PUPR tahun ini pun terpangkas hingga 80 persen, dari Rp110,95 triliun di tahun sebelumnya menjadi Rp29,57 triliun.
Prioritas Pembangunan Infrastruktur 2025
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menjelaskan strategi ini dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Beliau menyatakan bahwa fokus utama akan terbagi pada empat bidang pembangunan infrastruktur. Sumber daya air mendapat alokasi sebesar Rp10,70 triliun, disusul jalan dan jembatan dengan Rp12,48 triliun. Kemudian, cipta karya mendapatkan Rp3,78 triliun, dan terakhir, prasarana strategis mendapat alokasi sebesar Rp1,16 triliun. Pembagian anggaran ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di tahun 2025.
Beberapa proyek infrastruktur yang termasuk dalam rencana ini meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 63 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 342 km, pembangunan jalan tol sepanjang 13 km, dan pembangunan daerah irigasi seluas 450 hektar. Proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi Anggaran dan Perubahan Pola Kerja
Efisiensi anggaran yang signifikan ini juga berdampak pada perubahan pola kerja di Kementerian PUPR. Tidak hanya mengurangi beberapa rencana pembangunan infrastruktur, tetapi juga membatalkan sejumlah kegiatan fisik dan non-prioritas. Menteri Dody menjelaskan bahwa efisiensi anggaran TA 2025 berimplikasi pada sepuluh perubahan pola kerja di kementeriannya.
- Pembatalan kegiatan fisik single year contract (SYC) dan multi year contract (MYC) baru yang bersumber dari rupiah murni.
- Pembatalan pembelian alat baru dan optimalisasi alat berat yang sudah ada.
- Perjalanan dinas yang lebih selektif dan efisien.
- Peniadaan kegiatan seremonial yang tidak esensial.
- Penerapan paperless office untuk meminimalisir penggunaan kertas.
Langkah-langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang memerintahkan Kementerian/Lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.
Kesimpulan
Dengan efisiensi anggaran yang signifikan, Kementerian PUPR telah merumuskan strategi baru dalam pembangunan infrastruktur tahun 2025. Fokus pada empat bidang prioritas dan perubahan pola kerja yang lebih efisien diharapkan dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat, sekaligus menjaga keuangan negara.
Langkah-langkah efisiensi yang diambil, seperti pembatalan proyek-proyek yang tidak prioritas dan optimalisasi penggunaan sumber daya, menunjukkan komitmen Kementerian PUPR dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab dan transparan. Ke depannya, pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur ini sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
