Pemerintah Kabupaten Pasaman menerima dana DAK Rp4,9 miliar untuk program Keluarga Berencana (KB) dan penurunan stunting pada tahun 2025, bertujuan meningkatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta menekan angka stunting.

Kota Makassar terpilih menjadi tuan rumah Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025, dengan konsep sederhana namun melibatkan masyarakat luas dan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar.

Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4,9 miliar untuk program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting pada tahun 2025.

Jaksa tuntut mantan Plt Kadisdik Madina, Ahmad Gong Matua, 8 tahun penjara dan denda Rp400 juta terkait korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 senilai Rp4,7 miliar lebih.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memanfaatkan APBD dan DAK untuk mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah pusat guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, NTB, mengumumkan peningkatan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2025 menjadi Rp2,731 triliun, naik dari Rp2,638 triliun di tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN di daerah melalui transfer langsung, guna mempercepat proses dan memastikan pembayaran tepat waktu.

Pemkab Biak Numfor, Papua, resmi mengoperasikan kembali Pelabuhan Laut Saribi di Pulau Numfor, meningkatkan akses transportasi dan distribusi barang bagi masyarakat setempat dengan anggaran Rp11,3 miliar.

Penyidik Polresta Mataram menunggu hasil penelitian berkas perkara dugaan pungli oleh Kejaksaan Tinggi NTB terhadap Kabid SMK Dinas Dikbud NTB, Ahmad Muslim, yang terjaring OTT pada Desember 2024.

DP3AP2KB Batam melakukan penyesuaian lokasi kegiatan dan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 miliar, termasuk meniadakan penggunaan hotel untuk pelatihan dan seminar, namun tetap prioritaskan program utama.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Jawa Timur mencapai Rp10,66 triliun hingga Januari 2025, didorong peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Dinas Perkim Dompu menggelar rembuk warga untuk persiapan pembongkaran 86 rumah dalam program PPKT di Desa Soro, dengan total anggaran Rp17,3 miliar.

Pemerintah Kabupaten Donggala menghadapi pemangkasan anggaran DAK dan DAU sebesar 10 persen dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025, yang berdampak pada sejumlah program, termasuk infrastruktur, namun mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (

Pemerintah Kabupaten Kaimana berhasil memangkas APBD 2025 sebesar Rp68,97 miliar melalui efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor irigasi di Sulawesi Selatan untuk tahun 2025 dipastikan nihil akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, mengancam sejumlah proyek perbaikan irigasi.

Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, melakukan rasionalisasi anggaran APBD 2025 sebesar Rp77,3 miliar sebagai tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Kemenkeu No. 29 Tahun 2025, namun program tetap berjalan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berhasil melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp101 miliar pada tahun 2025, terutama pada sektor infrastruktur dan perjalanan dinas, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Pemerintah Kota Mataram akan memberikan bantuan sambungan air bersih gratis kepada 500 KK berpenghasilan rendah pada tahun 2025 mendatang melalui dana DAK sebesar Rp1,6 miliar, dengan fokus pada komitmen pembayaran tagihan bulanan.

UPTD PPA Natuna menerima dana DAK nonfisik sebesar Rp287 juta dari pemerintah pusat untuk mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengaduan, penjangkauan korban, dan penampungan sementara.

Pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat, alokasikan Rp14 miliar dari DAK 2025 untuk melanjutkan pembangunan jaringan pipa air bersih yang menjangkau hingga Kampung Coa.