Pemerintah telah menggelontorkan Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025, menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengajukan kebutuhan tambahan anggaran Rp75-100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Imam Besar Mesjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak mempengaruhi operasional mesjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Bawaslu Sumut masih menunggu arahan Bawaslu RI terkait efisiensi anggaran 2025 yang mencapai 39,5 persen, sementara masih mengandalkan NPHD dari Pemprov Sumut.

Gubernur NTT, Melkianus Laka Lena, menegaskan pesta rakyat pelantikannya tidak menggunakan anggaran pemerintah, meskipun menimbulkan perdebatan publik.

Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan Rp600 juta untuk program jamban keluarga guna meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat, berkolaborasi dengan Baznas untuk pemugaran rumah tidak layak huni.

Mendagri Tito Karnavian melihat potensi besar jaringan PKK untuk membantu program pemerintah, menekankan pentingnya kepemimpinan dan dukungan anggaran.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan kenaikan tarif impor AS, yang meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar.

Rehabilitasi 40 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu tertunda karena belum ada kepastian anggaran dan penunjukan pejabat pelaksana.

Menko PMK dan Mensos menginformasikan rencana pemerintah untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi.