PHRI DIY Siap Panggil Kembali Ribuan Karyawan Usai Anggaran Pemerintah Dicairkan
Pembukaan blokir anggaran pemerintah senilai Rp86,6 triliun menjadi angin segar bagi PHRI DIY untuk memanggil kembali lebih dari 5.000 karyawan hotel dan restoran yang dirumahkan.

Yogyakarta, 2 Mei 2025 - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut gembira pembukaan blokir anggaran pemerintah sebesar Rp86,6 triliun. Kabar ini memberikan harapan baru bagi lebih dari 5.000 karyawan hotel dan restoran di DIY yang sebelumnya dirumahkan akibat minimnya kegiatan pemerintah. Pembukaan blokir anggaran ini diharapkan dapat menghidupkan kembali sektor pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta.
Ketua PHRI DIY, Dedi Pranowo Eryono, mengungkapkan rasa optimismenya. "Kami betul-betul ingin itu nyata dengan kembalinya kementerian-kementerian menggunakan fasilitas-fasilitas kami sehingga kami bisa terangkat dan karyawan kami yang 'unpaid leave' (dirumahkan tanpa digaji) bisa kami panggil lagi," ujarnya dalam wawancara via telepon pada Jumat, 2 Mei 2025.
Situasi ini telah berdampak signifikan pada industri perhotelan dan restoran di DIY. Kurangnya kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dari pemerintah menyebabkan penurunan drastis pendapatan, memaksa banyak hotel dan restoran untuk merumahkan karyawannya. Dampaknya pun meluas, tidak hanya pada hotel bintang tiga ke atas, tetapi juga hotel bintang satu, dua, dan bahkan non-bintang.
Ribuan Karyawan Hotel dan Restoran DIY Siap Dipanggil Kembali
Lebih dari 5.800 karyawan hotel dan restoran di DIY masih berstatus dirumahkan tanpa digaji hingga awal Mei 2025. Mereka berasal dari berbagai jenis hotel, mulai dari hotel non-bintang hingga hotel bintang lima. PHRI DIY berharap pembukaan blokir anggaran pemerintah akan segera berdampak positif pada peningkatan reservasi dan kegiatan MICE.
Dedi Pranowo menjelaskan, "Otomatis akan kita panggil yang sekitar 5.800-an orang itu. Tapi kan kran (anggaran pemerintah) dibuka itu kan tidak langsung reservasi kan, pasti melalui proses. Nah, itu kita menunggu itu." Ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran pemerintah di sektor jasa, khususnya untuk pemesanan layanan hotel dan restoran.
Meskipun tingkat reservasi hotel di DIY sudah mulai membaik mencapai 45 hingga 50 persen pada Mei 2025, PHRI DIY menargetkan okupansi mencapai 80 persen dengan adanya beberapa libur panjang. Namun, kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan MICE masih sangat kecil karena mereka juga melakukan penghematan.
Dampak Positif Pembukaan Blokir Anggaran Pemerintah
Pemerintah telah membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun dari 99 kementerian/lembaga (K/L) setelah menyelesaikan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan penyelesaian Inpres kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret 2025.
Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk membuka blokir anggaran tersebut agar belanja K/L bisa lebih fokus pada prioritas pemerintah. "Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi," ujar Suahasil.
Pembukaan blokir anggaran ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan MICE pemerintah di DIY dan sekitarnya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi industri perhotelan dan restoran serta menyerap kembali tenaga kerja yang dirumahkan. PHRI DIY optimistis pemulihan ekonomi di sektor pariwisata akan segera terwujud.
Dengan dibukanya blokir anggaran tersebut, PHRI DIY berharap agar kementerian dan lembaga pemerintah segera merealisasikan kegiatan mereka dengan memesan layanan hotel dan restoran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan hotel dan restoran, serta menyerap tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan. Target okupansi hotel di DIY diharapkan dapat meningkat hingga 80 persen pada Mei 2025.
Harapan PHRI DIY untuk Pemulihan Sektor Pariwisata
PHRI DIY berharap agar pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dapat segera terwujud dengan adanya peningkatan kegiatan MICE dari pemerintah. Mereka juga berharap agar sektor swasta dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan MICE di DIY. Dengan begitu, industri perhotelan dan restoran di DIY dapat kembali pulih dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.