Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pelaku Perhotelan Rekomendasikan Efisiensi Anggaran yang Efektif
Pelaku Perhotelan Rekomendasikan Efisiensi Anggaran yang Efektif

Ketua Umum IHGMA, I Gede Arya Pering Arimbawa, memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor perhotelan, termasuk pemanfaatan fasilitas hotel dan strategi diversifikasi pasar.

PHRI Desak Pemerintah Beri Relaksasi Pajak di Tengah Anjloknya Industri Perhotelan
PHRI Desak Pemerintah Beri Relaksasi Pajak di Tengah Anjloknya Industri Perhotelan

PHRI dan GIPI mendesak pemerintah memberikan relaksasi pajak dan bantuan finansial untuk menyelamatkan industri perhotelan yang terdampak pemotongan anggaran pemerintah.

Asparnas Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Dampak Efisiensi Anggaran pada Industri Perhotelan
Asparnas Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Dampak Efisiensi Anggaran pada Industri Perhotelan

Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) meminta pemerintah segera memberikan solusi atas penurunan omzet industri perhotelan akibat efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada penurunan okupansi dan potensi PHK.

Efisiensi Anggaran Pusat: Dampak Minim Terhadap Bisnis Perhotelan Sukabumi?
Efisiensi Anggaran Pusat: Dampak Minim Terhadap Bisnis Perhotelan Sukabumi?

Penjabat Sekda Kota Sukabumi menilai efisiensi anggaran pemerintah pusat takkan signifikan mempengaruhi bisnis perhotelan di kota tersebut karena pendapatan hotel didominasi oleh wisatawan dan acara non-pemerintah.

Efisiensi Anggaran Ancam Sektor Pariwisata dan Perhotelan NTT
Efisiensi Anggaran Ancam Sektor Pariwisata dan Perhotelan NTT

Pengamat ekonomi menilai efisiensi anggaran pemerintah berdampak negatif pada sektor pariwisata dan perhotelan NTT, terutama karena tingginya ketergantungan sektor tersebut pada anggaran pemerintah.

Efisiensi Anggaran Berdampak, PHRI NTT Harap Pemerintah Beri Stimulan untuk Perhotelan
Efisiensi Anggaran Berdampak, PHRI NTT Harap Pemerintah Beri Stimulan untuk Perhotelan

PHRI NTT melaporkan penurunan okupansi hotel hingga 35 persen akibat efisiensi anggaran dan meminta pemerintah pusat memberikan stimulan untuk mencegah PHK massal di sektor perhotelan.

Efisiensi Anggaran: Ancaman Serius Bagi Pariwisata NTB?
Efisiensi Anggaran: Ancaman Serius Bagi Pariwisata NTB?

Pemangkasan anggaran pemerintah berdampak negatif pada okupansi hotel di NTB, mengancam pendapatan daerah dan berpotensi memicu PHK di sektor pariwisata.

Efisiensi Anggaran 2025: Antisipasi Dampak terhadap Pekerja dan Ekonomi
Efisiensi Anggaran 2025: Antisipasi Dampak terhadap Pekerja dan Ekonomi

Jamsos Institute meminta pemerintah mengantisipasi dampak efisiensi anggaran terhadap pekerja dan ekonomi, terutama potensi PHK massal dan penurunan daya beli masyarakat, sementara pemerintah menyatakan komitmen untuk mencegah PHK honorer.

Efisiensi Anggaran: Pembangunan Tepat Sasar atau Penghambat Ekonomi?
Efisiensi Anggaran: Pembangunan Tepat Sasar atau Penghambat Ekonomi?

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berpotensi mengarahkan pembangunan sesuai prioritas nasional, namun juga berisiko menekan pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan tepat dan berdampak pada sektor tertentu.