Efisiensi Anggaran Pemerintah Ancam Triliunan Rupiah Omzet Perhotelan Indonesia
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berpotensi menurunkan omzet perhotelan hingga triliunan rupiah, terutama karena sektor pemerintahan berkontribusi besar pada okupansi hotel di Indonesia.

Makassar, 27 Februari 2024 - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga, menyatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah akan berdampak signifikan terhadap omzet industri perhotelan di Indonesia. Dampak ini diprediksi akan sangat terasa, mengingat sektor pemerintahan menyumbang hingga 40 persen dari total okupansi hotel.
"Itulah kenyataannya karena pasar pemerintah berkontribusi besar pada okupansi perhotelan," tegas Anggiat dalam sebuah pernyataan di Makassar, Kamis lalu. PHRI memperkirakan potensi kerugian industri perhotelan mencapai triliunan rupiah jika pemerintah mengurangi pengeluaran di sektor perhotelan.
Penurunan pendapatan ini diyakini akan terjadi karena berkurangnya aktivitas pemerintahan di hotel-hotel. "Pendapatan perhotelan tentu akan drop kalau aktivitas pemerintah di hotel ditiadakan," lanjut Anggiat, menekankan keprihatinan PHRI atas kebijakan ini.
Efisiensi Anggaran: Ancaman bagi Industri Perhotelan
Anggiat mengungkapkan bahwa PHRI Pusat tengah berencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Pariwisata untuk membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran ini. Langkah ini dinilai penting untuk mencari solusi dan mitigasi dampak negatif terhadap industri perhotelan.
Senada dengan Anggiat, Penasihat PHRI Sulsel, Arwan Tjahjadi, juga menyoroti potensi penutupan sejumlah hotel akibat pemangkasan anggaran. Kondisi ini diperparah dengan penurunan okupansi yang telah terjadi sebelumnya, sekitar 20 persen di beberapa hotel di Makassar. Efisiensi anggaran dikhawatirkan akan semakin memperburuk keadaan.
Dampaknya pun meluas, tidak hanya pada industri perhotelan. Sektor transportasi, mulai dari taksi hingga penerbangan, serta UMKM juga akan merasakan imbasnya. Situasi ini menuntut langkah strategis untuk menyelamatkan industri perhotelan dan sektor terkait.
Mencari Solusi Jangka Pendek dan Panjang
PHRI Sulawesi Selatan saat ini tengah berupaya mencari solusi agar industri perhotelan tetap bertahan. Salah satu strategi yang diusulkan adalah inovasi dalam pemasaran dan diversifikasi layanan hotel. Langkah ini bertujuan untuk menarik tamu dari sektor non-pemerintahan dan mengurangi ketergantungan pada sektor pemerintah.
Inovasi ini dapat berupa penawaran paket wisata yang menarik, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan fasilitas hotel yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Diversifikasi layanan juga dapat mencakup pengembangan segmen pasar baru, seperti wisatawan domestik dan mancanegara.
Selain itu, PHRI juga mendorong kerjasama antar pelaku industri pariwisata untuk menghadapi tantangan ini secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat berupa program promosi bersama, pengembangan produk wisata baru, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tantangan yang dihadapi industri perhotelan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah ini membutuhkan solusi komprehensif dan kolaboratif. PHRI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap sektor pariwisata dan mencari solusi yang menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan industri perhotelan.
Langkah-langkah strategis dan inovatif dari pelaku industri perhotelan, dikombinasikan dengan dukungan pemerintah, sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan industri perhotelan di Indonesia.