Pemerintah Kota Semarang resmi mengubah kebijakan pengelolaan anggaran fisik, tidak lagi menyalurkan langsung ke kelurahan dan kecamatan. Langkah ini diambil demi efisiensi dan transparansi, sejalan dengan arahan KPK.

Dinas Kominfo Sulawesi Utara tegaskan kerja sama dengan media pada tahun anggaran 2025 harus mengikuti rekomendasi BPK RI untuk mencegah temuan dan memastikan transparansi anggaran.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi tinggi kepada KPU dan Bawaslu Jatim atas suksesnya Pilkada 2024 yang aman, lancar, dan kondusif, serta pengelolaan anggaran yang transparan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengawal program Koperasi Merah Putih Kemenkop untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran Rp8 triliun dalam pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.

Festival Rimpu Mantika 2025 di Kota Bima dilaporkan ke Kejari Bima karena dugaan penyelewengan anggaran hingga Rp500 juta, melibatkan Wali Kota dan Kepala Dinas Pariwisata.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah korupsi, dengan berbagai strategi mulai dari menolak gratifikasi hingga transparansi anggaran.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendorong penggunaan e-Katalog 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan menekan penyimpangan anggaran pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi.

KPU Kulon Progo mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp7,53 miliar ke Pemda setempat, menunjukkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Bawaslu Kota Palu mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp2,6 miliar kepada Pemerintah Kota Palu, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Bawaslu Kabupaten Solok mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1,09 miliar ke kas daerah, menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas anggaran pengawasan pemilu.

Pemerintah Kabupaten Bekasi merealisasikan 20 persen belanja APBD 2025 di triwulan pertama, namun perbedaan metode penghitungan antar OPD menjadi sorotan dan akan segera diharmonisasikan.

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur terpilih untuk memangkas anggaran hibah Forkopimda senilai Rp600 miliar karena dinilai tidak transparan dan prosedural, serta mengusulkan agar dana tersebut dialihkan untuk program di tingkat kelur

DPRD Kota Malang berkomitmen mengawasi ketat efisiensi anggaran Pemkot agar transparan dan tepat sasaran, memastikan program kerakyatan seperti pendidikan dan kesehatan tetap terjaga.