Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendorong penggunaan e-Katalog 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan menekan penyimpangan anggaran pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi.

KPU Kulon Progo mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp7,53 miliar ke Pemda setempat, menunjukkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Bawaslu Kota Palu mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp2,6 miliar kepada Pemerintah Kota Palu, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Bawaslu Kabupaten Solok mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1,09 miliar ke kas daerah, menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas anggaran pengawasan pemilu.

Dinas Kominfo Kota Palu menyiapkan anggaran Rp952 juta untuk pencitraan publik Pemkot Palu di tahun 2025, meningkat drastis dibandingkan anggaran tahun 2024 yang hanya Rp128 juta.

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin, menghentikan sementara penyaluran dana daerah dalam APBD 2025 untuk memastikan anggaran tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Morowali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu meminta Pemerintah Kota Palu untuk menjelaskan transparansi anggaran mudik gratis Lebaran 2025 di tengah defisit anggaran daerah.

Kejaksaan Negeri Lombok Timur meminta masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan pada 10 proyek embung di Jerowaru, Lombok Timur, yang diduga merugikan keuangan negara.

DPRD Jabar optimistis efisiensi anggaran Rp5,5 triliun yang telah dicapai akan berdampak positif bagi masyarakat Jawa Barat melalui peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

BPOM menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited TA 2024 ke BPK, menunjukkan komitmen transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran senilai Rp2,354 triliun.