Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Dugaan Korupsi Honor PPS Pilkada 2024 Sigi: Kejari Terima Laporan, Rp1,2 Miliar Belum Dibayarkan
Dugaan Korupsi Honor PPS Pilkada 2024 Sigi: Kejari Terima Laporan, Rp1,2 Miliar Belum Dibayarkan

Kejari Sigi menerima laporan dugaan penyalahgunaan anggaran Pilkada 2024 terkait honor PPS yang belum dibayarkan di 173 desa, mencapai Rp1,2 miliar.

#planetantara
Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram
Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram

Kejaksaan Tinggi NTB menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Lombok Utara, termasuk SPPD fiktif dan penyelewengan dana pokir, kepada Kejari Mataram yang kini tengah melakukan penyelidikan.

#planetantara
Kejari Bireuen Naikkan Kasus Korupsi BOKB ke Tahap Penyidikan
Kejari Bireuen Naikkan Kasus Korupsi BOKB ke Tahap Penyidikan

Kejaksaan Negeri Bireuen resmi meningkatkan pengusutan dugaan korupsi dana BOKB di DPMGPKB Kabupaten Bireuen senilai Rp1,15 miliar ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti pelanggaran hukum.

#planetantara
Wamendagri Pastikan Retret Kepala Daerah di Magelang Sesuai Aturan
Wamendagri Pastikan Retret Kepala Daerah di Magelang Sesuai Aturan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya tegaskan perencanaan dan penganggaran retret kepala daerah di Magelang sesuai aturan dan siap diaudit, meskipun ada laporan dugaan korupsi dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

#planetantara
Polda Jambi Ungkap Korupsi Perjalanan Dinas Anggota DPRD: Kerugian Negara Capai Rp652,6 Juta
Polda Jambi Ungkap Korupsi Perjalanan Dinas Anggota DPRD: Kerugian Negara Capai Rp652,6 Juta

Polda Jambi mengungkap dugaan korupsi perjalanan dinas dan pengadaan rumah tangga oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2019—2024, dengan kerugian negara mencapai Rp652,6 juta.

#planetantara
Indikasi Korupsi Dana Desa Rp500 Juta di Aceh Barat, Hasil Audit Inspektorat
Indikasi Korupsi Dana Desa Rp500 Juta di Aceh Barat, Hasil Audit Inspektorat

Inspektorat Aceh Barat menemukan indikasi korupsi lebih dari Rp500 juta dalam pengelolaan dana desa di Gampong Ranto Panyang Barat, setelah sebelumnya masyarakat melaporkan dugaan penyelewengan Rp723 juta.

#planetantara
Kejati NTB Koordinasi dengan BPK Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima Rp78 Miliar
Kejati NTB Koordinasi dengan BPK Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima Rp78 Miliar

Kejaksaan Tinggi NTB bekerja sama dengan BPK untuk mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.

#planetantara
Peringatan Kajari Manokwari: Transparansi Dana Hibah Pilkada 2024
Peringatan Kajari Manokwari: Transparansi Dana Hibah Pilkada 2024

Kepala Kejari Manokwari mengingatkan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada 2024 untuk mencegah temuan BPK seperti pada Pilkada 2020-2021 yang mencapai Rp6 miliar.

#planetantara
Mantan Kadisbudpar Cianjur Diperiksa Polda Jabar Terkait Dugaan Korupsi Cibodas
Mantan Kadisbudpar Cianjur Diperiksa Polda Jabar Terkait Dugaan Korupsi Cibodas

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Cianjur, Pratama Nugraha Emmawan, membenarkan telah diperiksa Polda Jabar terkait dugaan korupsi retribusi wisata Cibodas yang melibatkan pihak ketiga, PT BJS, dengan tunggakan mencapai Rp3,5 miliar.

Sumber Antara
Polda Jabar Periksa Pejabat Cianjur Terkait Dugaan Korupsi di Kebun Raya Cibodas
Polda Jabar Periksa Pejabat Cianjur Terkait Dugaan Korupsi di Kebun Raya Cibodas

Polda Jabar tengah melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi pengelolaan retribusi di Kebun Raya Cibodas, Cianjur, yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan dan pihak ketiga, dengan potensi kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah.

Sumber Antara
Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima
Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima

Kejati NTB resmi menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar yang sebelumnya ditangani KPK dan ditemukan penyimpangan anggaran Rp8,4 miliar oleh BPK NTB.

konten ai
Kasus Korupsi Dana Desa Supiori Rp4,6 Miliar Masuk Tahap Penyidikan
Kasus Korupsi Dana Desa Supiori Rp4,6 Miliar Masuk Tahap Penyidikan

Kejaksaan Negeri Biak terima SPDP kasus dugaan korupsi dana desa Kampung Ineki, Supiori, senilai Rp4,6 miliar yang telah naik ke tahap penyidikan oleh Polres Supiori, dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar lebih.

hukum