Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendorong penggunaan e-Katalog 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan menekan penyimpangan anggaran pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi.
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, memuji pemanfaatan e-Katalog 6.0 sebagai inovasi penting dalam mewujudkan transparansi anggaran pemerintah. Sistem digital ini dinilai mampu menekan potensi penyimpangan, khususnya dalam proses belanja daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wagub Hugua saat ditemui di Kendari pada Selasa lalu.
Keunggulan utama e-Katalog 6.0 terletak pada mekanisme pembayarannya. Berbeda dengan versi sebelumnya, pembayaran hanya dilakukan setelah barang atau jasa benar-benar diterima oleh pihak pemesan. "Berbeda dengan versi sebelumnya, sistem ini lebih transparan. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima, bukan hanya berdasarkan dokumen administratif semata. Ini bentuk kontrol nyata," tegas Hugua.
Penerapan sistem ini merupakan bagian integral dari komitmen nasional dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Wagub Hugua menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan e-Katalog 6.0 oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulawesi Tenggara agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Wagub Hugua juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. "Jangan hanya bicara teknologi. Niat kepala OPD dalam mengelola keuangan daerah juga harus benar. APBD bukan untuk proyek elite, tapi untuk mengangkat kehidupan masyarakat kecil," tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan APBD yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara aktif mendukung reformasi birokrasi melalui penerapan sistem pengadaan berbasis digital. Dukungan ini diwujudkan melalui pelatihan transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui platform e-Katalog 6.0. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien.
Analis Kebijakan Madya dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, Devi Yanuarida, turut menjelaskan sejumlah perbaikan krusial dalam e-Katalog 6.0. Perbaikan tersebut mencakup mekanisme pengiriman dan validasi penerimaan barang, serta pelaksanaan pembayaran yang lebih ketat dan berbasis bukti. Sistem yang lebih ketat ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan akuntabilitas dalam setiap transaksi.
Dukungan Sektor Swasta untuk Transformasi Digital
Muhammad Yusup Guamo, Business Development Manager BenQ Indonesia, menyatakan kesiapan perusahaannya untuk mendukung transformasi digital pengadaan pemerintah melalui e-Katalog 6.0. BenQ Indonesia menilai e-Katalog 6.0 sebagai sarana penting untuk memperkuat peran produk teknologi lokal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan terbuka.
Yusup juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong percepatan pembangunan berbasis digital. "Ini langkah besar untuk memperluas penetrasi produk dalam negeri sekaligus memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta," ujarnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi dan inovasi dalam sektor publik.
Dengan pelatihan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan seluruh perangkat daerah di Sulawesi Tenggara dapat mengadopsi sistem pengadaan modern. Hal ini akan mempercepat pembangunan berbasis digital yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Implementasi e-Katalog 6.0 diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan di Sulawesi Tenggara.
Sistem e-Katalog 6.0 ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta berdampak positif bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
