Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan
Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, resmi menerapkan katalog elektronik versi 6.0 untuk pengadaan barang dan jasa, menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi.

E-Katalog Versi 6: Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Era Baru
E-Katalog Versi 6: Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Era Baru

Peluncuran e-Katalog versi 6 oleh IFPI dan LKPP menandai transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan adaptif, membangun tata kelola yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0
Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendorong penggunaan e-Katalog 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan menekan penyimpangan anggaran pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi.

Babel Terapkan E-Katalog Versi 6: Dorong Perekonomian dan UMKM
Babel Terapkan E-Katalog Versi 6: Dorong Perekonomian dan UMKM

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan e-katalog versi 6 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penggunaan produk dalam negeri, khususnya UMKM.

Kotim Wajibkan Registrasi e-Katalog Versi 6.0: Deadline Maret 2025
Kotim Wajibkan Registrasi e-Katalog Versi 6.0: Deadline Maret 2025

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendaftar e-Katalog versi 6.0 sebelum Maret 2025 untuk memastikan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa.

Kepri Percepat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Pengadaan yang Lebih Transparan
Kepri Percepat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Pengadaan yang Lebih Transparan

Pemerintah Provinsi Kepri berkolaborasi dengan LKPP RI untuk mempercepat implementasi katalog elektronik versi 6.0 guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di daerah.

Hendrar Prihadi dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi di e-Katalog V6
Hendrar Prihadi dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi di e-Katalog V6

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, bertemu KPK untuk membahas pencegahan korupsi dalam e-Katalog V6, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru, dan menargetkan peningkatan efisiensi serta penggunaan produk dalam negeri dan UMKM.

KPK