Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
UMKM Biak Numfor Prioritas di E-Katalog Pengadaan Barang Pemkab
UMKM Biak Numfor Prioritas di E-Katalog Pengadaan Barang Pemkab

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memprioritaskan produk UMKM lokal untuk masuk dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah, membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

E-Katalog Versi 6.0: Akses Pasar yang Lebih Luas bagi UMKM Mimika
E-Katalog Versi 6.0: Akses Pasar yang Lebih Luas bagi UMKM Mimika

Pemerintah Kabupaten Mimika meluncurkan E-Katalog versi 6.0 untuk memperluas akses pasar bagi UMKM lokal, mendorong transparansi, dan penggunaan produk dalam negeri.

Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan
Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, resmi menerapkan katalog elektronik versi 6.0 untuk pengadaan barang dan jasa, menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi.

Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0
Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendorong penggunaan e-Katalog 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan menekan penyimpangan anggaran pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi.

Pemkot Probolinggo Percepat Digitalisasi UMKM Lewat E-Katalog
Pemkot Probolinggo Percepat Digitalisasi UMKM Lewat E-Katalog

Pemerintah Kota Probolinggo gencar mendorong digitalisasi UMKM dengan mengajak pelaku usaha mendaftar ke e-katalog pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Badung Sosialisasikan Katalog Elektronik Versi 6: Dorong Transparansi dan Percepat Pengadaan Barang/Jasa
Badung Sosialisasikan Katalog Elektronik Versi 6: Dorong Transparansi dan Percepat Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Kabupaten Badung gencar sosialisasikan Katalog Elektronik Versi 6 untuk meningkatkan transparansi dan percepatan pengadaan barang/jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepri Percepat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Pengadaan yang Lebih Transparan
Kepri Percepat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Pengadaan yang Lebih Transparan

Pemerintah Provinsi Kepri berkolaborasi dengan LKPP RI untuk mempercepat implementasi katalog elektronik versi 6.0 guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di daerah.

Pengadaan Nasional Capai Rp1.200 Triliun, Dorong Ekonomi dan Ciptakan Lapangan Kerja
Pengadaan Nasional Capai Rp1.200 Triliun, Dorong Ekonomi dan Ciptakan Lapangan Kerja

Nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selama tiga tahun terakhir melampaui Rp1.200 triliun, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ditunjang oleh implementasi e-katalog versi 6.0.

Hendrar Prihadi dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi di e-Katalog V6
Hendrar Prihadi dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi di e-Katalog V6

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, bertemu KPK untuk membahas pencegahan korupsi dalam e-Katalog V6, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru, dan menargetkan peningkatan efisiensi serta penggunaan produk dalam negeri dan UMKM.

KPK