Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan
Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, resmi menerapkan katalog elektronik versi 6.0 untuk pengadaan barang dan jasa, menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi.

#planetantara
Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0
Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendorong penggunaan e-Katalog 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan menekan penyimpangan anggaran pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi.

#planetantara
Babel Terapkan E-Katalog Versi 6: Dorong Perekonomian dan UMKM
Babel Terapkan E-Katalog Versi 6: Dorong Perekonomian dan UMKM

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan e-katalog versi 6 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penggunaan produk dalam negeri, khususnya UMKM.

#planetantara
Pemkot Probolinggo Percepat Digitalisasi UMKM Lewat E-Katalog
Pemkot Probolinggo Percepat Digitalisasi UMKM Lewat E-Katalog

Pemerintah Kota Probolinggo gencar mendorong digitalisasi UMKM dengan mengajak pelaku usaha mendaftar ke e-katalog pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah.

#planetantara
Badung Sosialisasikan Katalog Elektronik Versi 6: Dorong Transparansi dan Percepat Pengadaan Barang/Jasa
Badung Sosialisasikan Katalog Elektronik Versi 6: Dorong Transparansi dan Percepat Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Kabupaten Badung gencar sosialisasikan Katalog Elektronik Versi 6 untuk meningkatkan transparansi dan percepatan pengadaan barang/jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

#planetantara
UMKM di Kota Tangerang dengan NIB Bisa Ikut Pengadaan Barang Pemerintah
UMKM di Kota Tangerang dengan NIB Bisa Ikut Pengadaan Barang Pemerintah

Dinas PMPTSP Kota Tangerang mengumumkan bahwa UMKM yang telah memiliki NIB dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog, membuka peluang bisnis baru bagi pelaku UMKM.

#planetantara
BPBJ Kotim Dukung UMKM Hadapi Rasionalisasi Anggaran
BPBJ Kotim Dukung UMKM Hadapi Rasionalisasi Anggaran

BPBJ Kotim berkomitmen membantu UMKM lokal menghadapi dampak rasionalisasi anggaran belanja pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan.

konten ai
Kotim Wajibkan Registrasi e-Katalog Versi 6.0: Deadline Maret 2025
Kotim Wajibkan Registrasi e-Katalog Versi 6.0: Deadline Maret 2025

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendaftar e-Katalog versi 6.0 sebelum Maret 2025 untuk memastikan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa.

konten ai
Kepri Percepat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Pengadaan yang Lebih Transparan
Kepri Percepat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Pengadaan yang Lebih Transparan

Pemerintah Provinsi Kepri berkolaborasi dengan LKPP RI untuk mempercepat implementasi katalog elektronik versi 6.0 guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di daerah.

katalog elektronik
Pengadaan Nasional Capai Rp1.200 Triliun, Dorong Ekonomi dan Ciptakan Lapangan Kerja
Pengadaan Nasional Capai Rp1.200 Triliun, Dorong Ekonomi dan Ciptakan Lapangan Kerja

Nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selama tiga tahun terakhir melampaui Rp1.200 triliun, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ditunjang oleh implementasi e-katalog versi 6.0.

pengadaan nasional
Hendrar Prihadi dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi di e-Katalog V6
Hendrar Prihadi dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi di e-Katalog V6

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, bertemu KPK untuk membahas pencegahan korupsi dalam e-Katalog V6, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru, dan menargetkan peningkatan efisiensi serta penggunaan produk dalam negeri dan UMKM.

KPK