BPBJ Kotim Dukung UMKM Hadapi Rasionalisasi Anggaran

BPBJ Kotim berkomitmen membantu UMKM lokal menghadapi dampak rasionalisasi anggaran belanja pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Yephi Hartady Periyanto, menyatakan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisir dampak rasionalisasi anggaran belanja pemerintah daerah terhadap UMKM.

"Memberdayakan UMKM dalam kegiatan pemerintah diharapkan bisa mengurangi dampak rasionalisasi anggaran terhadap pelaku UMKM" ujar Yephi di Sampit, Senin (3/2). Salah satu inisiatif BPBJ Kotim adalah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan pembuatan akun Inaproc Non Penyedia di swalayan UMKM Sampit. Kegiatan ini ditujukan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kotim untuk mengakses e-katalog versi 6.0.

Tujuannya, selain memberikan pelatihan, juga untuk membantu UMKM setempat. Peserta sosialisasi sekaligus dapat berbelanja di swalayan tersebut, mendukung perekonomian lokal. Inovasi ini merupakan bentuk nyata dukungan BPBJ terhadap UMKM Kotim.

Pemerintah Kabupaten Kotim akan melakukan rasionalisasi anggaran belanja pegawai sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini mengatur agar anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran belanja pegawai Kotim saat ini masih berada di angka 32 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Rasionalisasi anggaran berdampak pada UMKM karena mereka sering menjadi vendor atau penyedia barang/jasa dalam belanja pegawai. Namun, BPBJ Kotim menekankan pentingnya keberpihakan pada UMKM mengingat peran krusial mereka dalam perekonomian daerah.

"Keberpihakan kepada UMKM tidak boleh dirasionalisasi karena peran pentingnya dalam perekonomian," tegas Yephi. Oleh karena itu, BPBJ Kotim terus berinovasi untuk mendukung keberlanjutan UMKM di Kotim, memastikan mereka tetap dapat berpartisipasi aktif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui berbagai strategi dan program pemberdayaan, BPBJ Kotim berupaya memastikan UMKM tetap tangguh dan berdaya saing meskipun terjadi rasionalisasi anggaran. Komitmen ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM Kotim.