Pemerintah Perkuat UMKM: Komitmen dan Dukungan Nyata
Menko Airlangga Hartarto tegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan UMKM lewat berbagai program seperti penghapusan hutang, subsidi bunga, dan kemudahan akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas ekspor.

Jakarta, 30 Januari 2024 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis lalu.
Pemerintah telah dan terus berupaya keras mendorong pertumbuhan UMKM. Salah satu langkah konkrit adalah program penghapusan dan pelunasan hutang UMKM yang dicanangkan pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban pelaku UMKM dan memberikan kesempatan untuk bangkit.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga kredit investasi hingga 5 persen bagi UMKM yang bergerak di sektor padat karya. Sektor-sektor yang dimaksud antara lain tekstil dan garmen, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur. Subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi UMKM untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor.
Dukungan pemerintah terhadap UMKM juga terlihat dalam pembentukan Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses UMKM ke pasar internasional. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pembiayaan UMKM melalui program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Indonesia Eximbank (LPEI) juga mendapat tugas khusus untuk memberikan dukungan berupa modal kerja ekspor serta layanan garansi dan asuransi. UMKM eksportir juga diberikan kemudahan berupa pembebasan PPN dan PPN impor, merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah dalam mendorong daya saing produk Indonesia di kancah global.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas UMKM melalui program pemberdayaan aset tak berwujud. Program ini meliputi sertifikasi hak kekayaan intelektual dan sertifikasi halal, sehingga UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan formal dan meningkatkan daya saing produknya.
Lebih lanjut, berbagai program lain diluncurkan untuk meningkatkan permintaan produk UMKM lokal. Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Pasar Digital UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) merupakan beberapa contoh inisiatif yang bertujuan mendorong konsumsi produk dalam negeri.
Secara keseluruhan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memajukan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.