UMKM: Pilar Ekonomi Indonesia dan Tantangan Global
Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berupaya mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus mengantisipasi dampak ekonomi global.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, khususnya di pusat bisnis seperti Jakarta. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, berupaya maksimal memfasilitasi pertumbuhan UMKM karena perannya yang krusial, terutama saat krisis ekonomi. Hal ini terlihat dari berbagai program dukungan yang telah dan akan terus digencarkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha dengan modal di bawah Rp1 miliar (tanpa tanah dan bangunan), omzet kurang dari Rp2 miliar per tahun, dan tenaga kerja kurang dari 20 orang (menurut Pemprov DKI Jakarta). Definisi ini menjadi acuan berbagai program pemerintah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, memberikan kredit usaha bunga rendah dan menginstruksikan OPD untuk melibatkan UMKM dalam proyek APBD. Pemprov juga menyediakan lokasi resmi berjualan bagi UMKM, mengurangi pungutan liar dan ekonomi biaya tinggi yang sering mereka hadapi.
Selain itu, program JakPreneur memberikan pelatihan kemasan, digitalisasi, dan pemasaran untuk membantu UMKM beradaptasi dengan tren digital. Pelatihan dan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.
Berbagai program pembiayaan dan pelatihan UMKM sangat dinantikan pelaku usaha. Acara seperti BRI Microfinance Outlook 2025, misalnya, menjadi wadah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan strategi pengembangan bisnis. Tema seperti strategi mendukung ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi inklusif menjadi fokus utama.
Indonesia, sebagai negara berpenghasilan menengah, membutuhkan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. UMKM berperan besar dalam hal ini, berkontribusi 59,5 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja pada 2021.
Dukungan terhadap UMKM selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan peningkatan pendapatan per kapita. Namun, UMKM juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global. Gejolak ekonomi global, seperti fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, berdampak pada aktivitas usaha di Indonesia.
Pemerintah perlu meredam dampak negatif gejolak ekonomi global terhadap UMKM. Contohnya, kenaikan harga sawit yang mempengaruhi harga minyak goreng berdampak pada industri makanan. Kebijakan ekonomi yang berpusat pada rakyat, peningkatan akses keuangan mikro, dan strategi untuk pertumbuhan ekonomi inklusif sangat penting.
Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan dan lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan. Inovasi, teknologi, dan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat terus menjadi pilar ekonomi Indonesia yang kokoh.