Dorongan Pemerintah untuk UMKM Naik Kelas: Komitmen Airlangga Hartarto
Menteri Airlangga Hartarto tegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program strategis seperti penghapusan utang, subsidi bunga, dan peningkatan akses pembiayaan, serta dukungan ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pernyataan tersebut disampaikan dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1). Langkah konkret apa saja yang dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM naik kelas?
Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk mendukung kemajuan UMKM. Salah satu langkah nyata adalah program penghapusan utang dan tagih yang dijalankan selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Inisiatif ini bertujuan memberikan keringanan beban bagi pelaku UMKM.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga hingga 5 persen untuk kredit investasi UMKM di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur. Subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi UMKM dan mendorong ekspor.
Untuk memperkuat strategi tersebut, pemerintah membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional yang turut fokus pada UMKM. Dukungan pembiayaan juga ditingkatkan melalui program Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam. Semua ini bertujuan untuk mempermudah akses modal bagi para pelaku usaha.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) mendapat penugasan khusus untuk menyediakan kebutuhan modal kerja ekspor, serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi. Fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), yang memberikan pembebasan PPN dan PPN impor, juga diberikan untuk UMKM eksportir.
Pemerintah juga berupaya memberdayakan aset tidak berwujud UMKM. Program ini meliputi pemberdayaan sertifikat tanah, sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan sertifikasi halal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses UMKM ke layanan keuangan formal.
Berbagai program lain seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) juga diluncurkan untuk meningkatkan permintaan terhadap produk UMKM dalam negeri. Program-program ini akan terus berlanjut, termasuk menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Airlangga juga mendorong BRI untuk terus membina 20 UMKM terbaik dari Kementerian UMKM agar dapat naik kelas. Targetnya, setiap tahun minimal 20 UMKM dapat bertransformasi menjadi usaha menengah yang tangguh dan berkelanjutan. Inilah komitmen pemerintah dalam memberdayakan dan mendorong kemajuan UMKM Indonesia.