Satgas KPK dan Pemprov Banten mengungkap modus korupsi ASN, terutama suap, pemerasan, dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan, dengan ancaman pemecatan bagi yang terlibat.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menekankan peran krusial Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga integritas dan efisiensi birokrasi daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran dan proyek konstruksi di tahun 2025.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menekankan pentingnya seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, seperti tender dan e-katalog, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, resmi menerapkan katalog elektronik versi 6.0 untuk pengadaan barang dan jasa, menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi.

Seorang pejabat Dispora Simeulue dihukum 15 bulan penjara dan denda Rp50 juta karena korupsi pengadaan alat olahraga yang merugikan negara Rp609 juta lebih; dua rekanan juga dihukum.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendorong penggunaan e-Katalog 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan menekan penyimpangan anggaran pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi.

Pemerintah Provinsi Papua menargetkan penyelesaian administrasi pekerjaan senilai lebih dari Rp10 miliar pada Mei 2025 untuk memastikan program pemerintah berjalan lancar dan tepat waktu.

Penyidik KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah Dinas Perkim Lampung Tengah, terkait kasus dugaan suap proyek di OKU, Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan e-katalog versi 6 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penggunaan produk dalam negeri, khususnya UMKM.

Pemkab Blora tetap membeli dua mobil dinas Toyota Avanza senilai Rp620 juta meskipun ada efisiensi anggaran 50 persen untuk perjalanan dinas, karena pengadaan dilakukan sebelum Inpres Nomor 1/2025 berlaku.

Pemprov Banten meninjau ulang anggaran pengadaan barang dan jasa, khususnya setelah mendapat sorotan publik terkait anggaran tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencapai hampir setengah miliar rupiah.

BPBJ Papua mendorong pelaku usaha, khususnya OAP, untuk rajin memperbarui produk di e-katalog guna meningkatkan peluang bisnis dan mendukung perekonomian lokal, terutama di tengah pemangkasan anggaran.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) mengusulkan perubahan pola pengadaan barang/jasa untuk mengatasi penumpukan realisasi pengadaan di semester kedua yang menyebabkan persaingan material, tenaga kerja, dan alat, serta berdampak pada kualitas da

Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, guna memberikan edukasi kepada perangkat daerah dan masyarakat.

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, bertemu KPK untuk membahas pencegahan korupsi dalam e-Katalog V6, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru, dan menargetkan peningkatan efisiensi serta penggunaan produk dalam negeri dan UMKM.