Biak Numfor Wajibkan Input Pengadaan Barang dan Jasa di SiRUP Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, mewajibkan seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah diinput ke SiRUP pada tahun 2025 untuk mewujudkan transparansi dan mencegah korupsi.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Mulai tahun 2025, seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah tersebut diwajibkan untuk diinput ke dalam Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum (SiRUP). Langkah ini merupakan komitmen nyata Pemkab Biak Numfor dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan mencegah potensi penyimpangan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Plt. Sekda Biak Numfor, ZL Mailoa, di Biak pada Rabu lalu. Menurut beliau, SiRUP sebagai aplikasi berbasis web, akan memudahkan akses publik terhadap informasi rencana pengadaan barang dan jasa di tingkat nasional. Dengan demikian, masyarakat dapat secara langsung memantau proses pengadaan dan memastikan akuntabilitasnya.
Kewajiban menginput data pengadaan barang dan jasa ke SiRUP juga merupakan bagian dari komitmen Pemkab Biak Numfor dalam memenuhi target kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. MCP merupakan inovasi KPK untuk mencegah korupsi melalui penguatan sistem pemerintahan yang baik. Dengan SiRUP, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Wajib Input SiRUP dan Implementasi SIPD
Plt. Sekda Biak Numfor menekankan pentingnya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti kewajiban ini. Penggunaan SiRUP tidak hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Biak Numfor. "Ini juga sebagai sistem pencapaian kinerja program pencegahan korupsi di Kabupaten Biak Numfor yang menjadi fokus MCP KPK," tegasnya.
Selain kewajiban input data ke SiRUP, Pemkab Biak Numfor juga mendorong percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada tahun 2025. SIPD akan digunakan untuk penatausahaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Implementasi SIPD dan SiRUP merupakan bagian dari upaya Pemkab Biak Numfor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pemkab Biak Numfor juga berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran. Sesuai dengan Inpres 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Kabupaten Biak Numfor telah berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar Rp111 miliar. Penghematan ini difokuskan pada pengurangan kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi daerah.
Efisiensi Anggaran di Tahun 2025
Kepala Badan Pengeluaran Keuangan Aset Daerah, Gunadi, memperkirakan bahwa efisiensi anggaran terbesar di tahun 2025 akan terjadi pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Anggaran DAK Fisik diperkirakan akan dihemat sebesar Rp74 miliar dari sebelumnya Rp99,8 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Biak Numfor dalam mengelola anggaran secara efisien dan efektif.
Langkah-langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan. Pemkab Biak Numfor mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran ini.
Dengan adanya kewajiban penggunaan SiRUP dan implementasi SIPD, serta komitmen untuk efisiensi anggaran, diharapkan Kabupaten Biak Numfor dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
