Pemkab Biak Gandeng Kejari dan BPN/ATR Dongkrak PAD 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan Kejari dan BPN/ATR untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025, menargetkan Rp44 miliar.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengambil langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025. Langkah tersebut melibatkan kerja sama yang kuat dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Biak Numfor dan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR). Kolaborasi ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Biak Numfor, George Krey, menjelaskan bahwa keterlibatan Kejari akan memberikan pendampingan hukum yang optimal dalam penanganan pajak dan retribusi. Sementara itu, peran BPN/ATR sangat krusial dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selama ini, pengawasan terhadap pelepasan tanah untuk pembangunan belum merata, sehingga banyak potensi penerimaan pajak yang belum tergali. Kerja sama dengan BPN/ATR diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut dan memberikan solusi bagi Pemkab Biak Numfor dalam meningkatkan PAD. "Kerja sama dengan BPN/ATR menjadikan solusi pemda dalam meningkatkan penerimaan PAD," ujar George.

Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk membentuk tim terpadu guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Tim ini akan berfokus pada inovasi pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan PAD. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Sekda ZL Mailoa.

Dengan adanya kolaborasi antara Pemkab Biak Numfor, Kejari, dan BPN/ATR, diharapkan target PAD tahun 2025 dapat tercapai. Penandatanganan kerja sama antara ketiga instansi tersebut akan segera dilakukan untuk memastikan langkah-langkah peningkatan PAD dapat segera diimplementasikan.

ZL Mailoa menambahkan bahwa sinergi ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi penerimaan daerah. "Melalui kerja sama antara Pemkab Biak Numfor dengan Kejaksaan Negeri dan BPN/ATR diharapkan bisa meningkatkan PAD 2025," harapnya.

Target PAD 2025 Mencapai Rp44 Miliar

Target penerimaan PAD Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2025 cukup ambisius, yaitu mencapai Rp44 miliar. Angka ini menunjukkan komitmen Pemkab Biak Numfor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Dengan adanya dukungan dari Kejari dan BPN/ATR, serta pembentukan tim terpadu, target tersebut diharapkan dapat terwujud. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Biak Numfor dalam mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh tim terpadu masih akan dibahas lebih lanjut. Namun, dengan adanya komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat, optimisme untuk mencapai target PAD 2025 sangat besar.

Kerja sama ini diharapkan mampu menjadi model bagi daerah lain di Papua dalam meningkatkan PAD melalui kolaborasi antar instansi pemerintah.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam upaya meningkatkan PAD, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan. Pemkab Biak Numfor berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses pengumpulan dan pengelolaan PAD secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa PAD digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan melibatkan Kejari dalam proses ini, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. BPN/ATR juga akan berperan penting dalam memastikan validitas data pertanahan yang menjadi dasar pengenaan pajak BPHTB.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kerja sama antar instansi, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Biak Numfor. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk taat pajak dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.