Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Realisasi Pajak Daerah Biak Numfor Capai Rp1,2 Miliar di Triwulan I 2025
Realisasi Pajak Daerah Biak Numfor Capai Rp1,2 Miliar di Triwulan I 2025

Pemkab Biak Numfor berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,2 miliar hingga triwulan I 2025, meskipun masih jauh dari target pendapatan asli daerah (PAD) tahunan.

LKPJ Bupati Biak Numfor 2024: Evaluasi Kinerja dan Capaian Pembangunan
LKPJ Bupati Biak Numfor 2024: Evaluasi Kinerja dan Capaian Pembangunan

DPRK Biak Numfor menggunakan LKPJ Bupati tahun anggaran 2024 sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah, yang mencakup pembangunan, keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Otsus Biak Numfor Naik Rp23 Miliar di 2025: Dorong Kesejahteraan Masyarakat Papua
Dana Otsus Biak Numfor Naik Rp23 Miliar di 2025: Dorong Kesejahteraan Masyarakat Papua

Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan menerima tambahan dana otsus sebesar Rp23 miliar pada tahun 2025, peningkatan ini difokuskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.

Pemkab Biak Numfor Tata Ulang Struktur OPD, Siap Tingkatkan Pelayanan Publik
Pemkab Biak Numfor Tata Ulang Struktur OPD, Siap Tingkatkan Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, melakukan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, dengan rencana penggabungan dan peningkatan status beberapa bagian menjadi dinas.

Pemkab Biak Gandeng Kejari dan BPN/ATR Dongkrak PAD 2025
Pemkab Biak Gandeng Kejari dan BPN/ATR Dongkrak PAD 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan Kejari dan BPN/ATR untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025, menargetkan Rp44 miliar.

Biak Numfor Wajibkan Input Pengadaan Barang dan Jasa di SiRUP Tahun 2025
Biak Numfor Wajibkan Input Pengadaan Barang dan Jasa di SiRUP Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, mewajibkan seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah diinput ke SiRUP pada tahun 2025 untuk mewujudkan transparansi dan mencegah korupsi.

Rp186,8 Miliar Dana Desa Biak Numfor 2025: Fokus Perangi Kemiskinan dan Bangun Desa Ramah Lingkungan
Rp186,8 Miliar Dana Desa Biak Numfor 2025: Fokus Perangi Kemiskinan dan Bangun Desa Ramah Lingkungan

Pemkab Biak Numfor, Papua, akan mengelola Rp186,8 miliar dana desa pada 2025 untuk 257 kampung, dengan prioritas utama pemberantasan kemiskinan ekstrem, pembangunan desa ramah lingkungan, dan peningkatan layanan kesehatan.

Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025
Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan DPRK mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025.

Bupati Wondama Serahkan DPA 2025: Rp1,04 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat
Bupati Wondama Serahkan DPA 2025: Rp1,04 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bupati Teluk Wondama, Hendrik Mambor, menyerahkan DPA APBD 2025 senilai Rp1,04 triliun kepada perangkat daerah, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

DPA 2025 Mimika Rp6,3 Triliun Diserahkan, Fokus pada Pelayanan Masyarakat
DPA 2025 Mimika Rp6,3 Triliun Diserahkan, Fokus pada Pelayanan Masyarakat

Penjabat Bupati Mimika menyerahkan DPA 2025 senilai Rp6,3 triliun kepada seluruh OPD, menekankan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk pelayanan masyarakat.

Pemkab Biak Anggarkan Rp502 Miliar untuk Gaji ASN Tahun 2025
Pemkab Biak Anggarkan Rp502 Miliar untuk Gaji ASN Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengalokasikan Rp502 miliar dari APBD 2025 untuk membayar gaji 5.331 ASN, termasuk PNS dan PPPK, dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Rp3,8 Triliun DPA 2025 untuk Papua Tengah: Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Rp3,8 Triliun DPA 2025 untuk Papua Tengah: Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, menyerahkan DPA 2025 senilai Rp3,8 triliun kepada OPD setempat, menekankan pentingnya penyesuaian program dengan kebijakan pusat dan prioritas kesejahteraan masyarakat.