Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Transparansi Keuangan Papua: LKPD 2024 Dikirim ke BPK
Transparansi Keuangan Papua: LKPD 2024 Dikirim ke BPK

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 kepada BPK sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

APBD Morowali 2025 Capai Rp2,86 Triliun: Rincian Belanja Pegawai hingga PAD
APBD Morowali 2025 Capai Rp2,86 Triliun: Rincian Belanja Pegawai hingga PAD

APBD Kabupaten Morowali tahun 2025 mencapai Rp2,86 triliun, dengan rincian belanja pegawai, barang dan jasa, modal, serta pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.

Pemprov Maluku Serahkan LKPD 2024 ke BPK: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas
Pemprov Maluku Serahkan LKPD 2024 ke BPK: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Gorontalo Pastikan Efektivitas Pembangunan Daerah dengan Evaluasi APBD 2025
Bupati Gorontalo Pastikan Efektivitas Pembangunan Daerah dengan Evaluasi APBD 2025

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, melakukan evaluasi APBD 2025 untuk memastikan efektivitas program pembangunan daerah dan keselarasannya dengan 12 instruksi bupati, termasuk fokus pada restorasi pemerintahan, tata kelola, dan keuangan daerah.

Gubernur Maluku Desak Efisiensi APBD Kota Ambon: Fokus Kinerja, Bukan Sekadar Angka
Gubernur Maluku Desak Efisiensi APBD Kota Ambon: Fokus Kinerja, Bukan Sekadar Angka

Gubernur Maluku meminta Pemkot Ambon melakukan efisiensi APBD 2025 sesuai Instruksi Presiden, dengan tetap memprioritaskan kinerja dan pelayanan publik.

Pemkot Ambon Bertekad Raih Opini WTP: Kesepakatan Pimpinan OPD Jadi Kunci
Pemkot Ambon Bertekad Raih Opini WTP: Kesepakatan Pimpinan OPD Jadi Kunci

Pemerintah Kota Ambon berkomitmen meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan kesepakatan tegas bersama pimpinan OPD, menindak tegas pelanggaran pengelolaan keuangan.

Pemkab Biak Serahkan DPA 2025: Rp1,5 Triliun untuk 49 OPD
Pemkab Biak Serahkan DPA 2025: Rp1,5 Triliun untuk 49 OPD

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyerahkan DPA 2025 senilai Rp1,5 triliun kepada 49 OPD, menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

DPA 2025 Mimika Rp6,3 Triliun Diserahkan, Fokus pada Pelayanan Masyarakat
DPA 2025 Mimika Rp6,3 Triliun Diserahkan, Fokus pada Pelayanan Masyarakat

Penjabat Bupati Mimika menyerahkan DPA 2025 senilai Rp6,3 triliun kepada seluruh OPD, menekankan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk pelayanan masyarakat.

Rp3,8 Triliun DPA 2025 untuk Papua Tengah: Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Rp3,8 Triliun DPA 2025 untuk Papua Tengah: Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, menyerahkan DPA 2025 senilai Rp3,8 triliun kepada OPD setempat, menekankan pentingnya penyesuaian program dengan kebijakan pusat dan prioritas kesejahteraan masyarakat.

Bupati Malinau Dukung Penuh Realisasi APBD 2025 untuk Dongkrak Ekonomi Daerah
Bupati Malinau Dukung Penuh Realisasi APBD 2025 untuk Dongkrak Ekonomi Daerah

Bupati Malinau, Wempi W Mawa, meminta seluruh OPD segera optimalkan realisasi fisik dan keuangan APBD 2025 senilai Rp3,2 triliun untuk pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Malinau.

Gubernur Papua Barat Minta Penghematan Anggaran OPD Tahun 2025
Gubernur Papua Barat Minta Penghematan Anggaran OPD Tahun 2025

Penjabat Gubernur Papua Barat meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penghematan anggaran tahun 2025 dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

APBD Papua Pegunungan 2025: Rp2 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat
APBD Papua Pegunungan 2025: Rp2 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan APBD 2025 sebesar Rp2 triliun, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten dengan optimalisasi penyerapan anggaran dan koordinasi antar OPD.