Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Bill Gates pada 7 Mei untuk menerima penghargaan atas keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun mengakui program tersebut belum sepenuhnya berhasil.

KPU Donggala mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1,48 miliar ke Pemda Donggala, sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, luncurkan transformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jayapura, Papua.

Lembaga riset IndoStrategi menempatkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebagai menteri dengan kinerja terbaik dalam evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih periode enam bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemerintah Provinsi Banten kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, menandai kesembilan kali berturut-turut.

Ombudsman Maluku menerima 243 laporan masyarakat pada triwulan pertama 2025, meningkat signifikan karena program Teras Pelayanan Publik.

Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan pertemuan makan siang dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan tidak membahas pengunduran diri Hasan Nasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Buleleng untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat demokrasi.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengunjungi Gedung Merah Putih KPK pada Senin pagi. KPK menyatakan kunjungan tersebut untuk koordinasi dan supervisi, namun juru bicara lainnya masih mengkonfirmasi detailnya.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menekankan pentingnya profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal sebagai wujud nyata otonomi daerah yang efektif dan berpihak pada rakyat.

Sepekan terakhir di Indonesia diwarnai berbagai peristiwa politik penting, mulai dari pengesahan RUU TNI menjadi UU hingga percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan 87,92 persen penyelenggara negara telah menyampaikan LHKPN, namun masih ada 50.369 yang belum melapor hingga batas waktu 31 Maret 2025.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjalankan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 secara optimal meskipun anggaran berkurang signifikan.

Peneliti TII ingatkan revisi UU TNI berpotensi melemahkan supremasi sipil dan mengancam demokrasi Indonesia pasca reformasi 1998.

Pemerintah Kabupaten Natuna resmi menggunakan aplikasi I-Mutasi untuk proses mutasi ASN, bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan galeri demokrasi di gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, Nusantara, serta revisi desain atap dan interior.

Bupati Kaimana, Hasan Achmad, menekankan pentingnya profesionalisme dan disiplin ASN sebagai budaya kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk optimalisasi pelayanan publik.

DPRD Kabupaten Tabalong dan Kejari Tabalong resmi menjalin kerja sama dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi optimalisasi kinerja dan kepatuhan pada regulasi.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan akan menindak tegas ASN yang melakukan pungutan liar dan tindak pidana korupsi lainnya dengan ancaman pemecatan dan jalur hukum.

Pemkab Deli Serdang luncurkan program Paten Kali dan Rumah Bersama untuk meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan terintegrasi berbasis teknologi elektronik, serta mewujudkan visi misi pemerintahan yang cepat, transparan, dan mudah.