Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Alwin Basri Diperiksa KPK Terkait Korupsi di Pemkot Semarang

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri, diperiksa KPK sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang.

Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri, sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Rabu, 19 Februari 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Keduanya tiba di gedung KPK pada pagi hari dan menjalani pemeriksaan secara terpisah, didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Kasus ini melibatkan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan pemeriksaan tersebut. Mbak Ita, saat tiba di KPK, hanya meminta doa restu. Sementara itu, Alwin Basri tidak memberikan komentar kepada awak media. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan keduanya sebagai tersangka oleh KPK sebelumnya. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menahan dua tersangka lain dalam kasus yang sama.

Kasus ini berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Dugaan tersebut meliputi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi. Skandal ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk pejabat pemerintah dan pihak swasta.

Tersangka dan Dugaan Tindak Pidana

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Alwin Basri sebagai tersangka penerima gratifikasi. Selain itu, Martono, Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, juga ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Rachmat Utama Djangkar, Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kedua tersangka yang telah ditahan sebelumnya, Martono dan Rachmat, ditahan selama 20 hari ke depan, hingga 5 Februari 2025.

Penetapan tersangka terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri dilakukan sebelumnya, namun keduanya tidak hadir saat penahanan yang dijadwalkan pada Jumat, 17 Januari 2025. Oleh karena itu, pemeriksaan dijadwalkan ulang pada hari Rabu, 19 Februari 2025. KPK terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

Proses hukum yang sedang berlangsung ini menandakan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Publik berharap KPK dapat mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan.

Kronologi dan Rincian Kasus

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang. Setelah melakukan penyelidikan, KPK menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Dugaan korupsi ini melibatkan beberapa proyek, termasuk pengadaan meja dan kursi untuk sekolah dasar. Nilai kerugian negara akibat kasus ini masih dalam proses penghitungan.

Selain pengadaan barang dan jasa, KPK juga menyelidiki dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dugaan ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang sistematis dan merugikan keuangan negara. KPK terus mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat dakwaan terhadap para tersangka.

Proses penyidikan masih terus berlanjut. KPK akan memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan bukti tambahan untuk melengkapi berkas perkara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan berharap KPK dapat mengungkap seluruh jaringan korupsi yang terlibat.

Pemeriksaan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri merupakan langkah penting dalam mengungkap kasus korupsi di Pemkot Semarang. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. KPK akan terus bekerja keras untuk memberantas korupsi di semua sektor, demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.