KPK Tetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Sebagai Tersangka Korupsi
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, alias Mbak Ita, dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri, pada Rabu, 19 Februari 2025. Keduanya resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pemerintah Kota Semarang. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK, selama 20 hari, terhitung mulai 19 Februari hingga 10 Maret 2025. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengumumkan penahanan tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus ini melibatkan dugaan penerimaan uang oleh Mbak Ita dan Alwin Basri dari tiga proyek berbeda. Pertama, pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk SD di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023, yang diduga menghasilkan penerimaan uang sebesar Rp1,7 miliar. Kedua, pengaturan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan pada tahun 2023, dengan dugaan penerimaan uang sebesar Rp2 miliar untuk Alwin Basri. Ketiga, permintaan uang kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, yang diduga menghasilkan penerimaan uang sebesar Rp2,4 miliar untuk keduanya.
"Terhadap HGR dan AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025," jelas Ibnu Basuki Widodo. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini juga melibatkan dua tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya.
Tersangka Lain dan Dugaan Keterlibatan
Sebelumnya, KPK telah menahan dua tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono, dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar. Keduanya ditahan sejak Jumat, 17 Januari 2025, selama 20 hari hingga 5 Februari 2025.
Rachmat Utama Djangkar diduga terlibat dalam memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk SD. Sementara itu, Martono diduga terlibat dalam pengaturan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan praktik korupsi yang sistematis dalam pengadaan barang dan jasa serta pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Penahanan Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah ini menjadi sorotan publik dan menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan jaringan yang terlibat dalam kasus ini. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel.
Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kronologi Penahanan dan Dugaan Korupsi
- 17 Januari 2025: KPK menahan Martono dan Rachmat Utama Djangkar.
- 19 Februari 2025: KPK menahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri.
- Dugaan Korupsi: Meliputi pengadaan meja kursi, pengaturan proyek, dan permintaan uang ke Bapenda.
- Total Dugaan Penerimaan Uang: Rp6,1 miliar.
Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara negara untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan menghindari praktik korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
