KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Pemkot Semarang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi, sementara Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Jateng mangkir dari panggilan.
Jakarta, 17 Januari 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Penahanan dilakukan pada Jumat lalu, 17 Januari 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan penahanan berlangsung selama 20 hari, hingga 5 Februari 2025.
Kedua tersangka yang ditahan adalah Martono, Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, dan P. Rachmat Utama Djangkar, Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.
Kasus korupsi Pemkot Semarang ini menyasar beberapa pihak. Selain kedua tersangka yang telah ditahan, KPK juga menetapkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri, sebagai tersangka. Namun, keduanya mangkir dari panggilan penyidik KPK. Mbak Ita beralasan memiliki agenda sebelumnya, sedangkan Alwin menyatakan tengah mempersiapkan praperadilan.
KPK akan memanggil ulang Mbak Ita dan Alwin Basri, meskipun belum menentukan tanggal pasti. Martono ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Sementara itu, Rachmat Utama Djangkar diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pemberian suap untuk pengadaan meja dan kursi di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Dugaan Korupsi yang Diselidiki
Penyidikan KPK fokus pada dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Selain itu, KPK juga menyelidiki dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada periode yang sama. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dugaan penyelewengan dana publik di pemerintahan daerah.
Kesimpulan
Penahanan dua tersangka merupakan langkah signifikan KPK dalam mengungkap kasus korupsi Pemkot Semarang. Mangkirnya Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Jateng dari panggilan penyidik menjadi catatan penting dan menandakan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas. Proses penyidikan KPK terus berlanjut, dengan harapan kasus ini dapat segera terungkap secara tuntas dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
