Administrasi Pekerjaan di Atas Rp10 Miliar di Papua Ditarget Selesai Mei 2025

Pemerintah Provinsi Papua menargetkan penyelesaian administrasi pekerjaan senilai lebih dari Rp10 miliar pada Mei 2025 untuk memastikan program pemerintah berjalan lancar dan tepat waktu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) bertekad menyelesaikan administrasi seluruh pekerjaan dengan nilai kontrak di atas Rp10 miliar pada Mei 2025. Hal ini bertujuan agar masyarakat Papua dapat segera merasakan manfaat dari berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Kepala BLPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa, menyatakan bahwa target tersebut merupakan arahan langsung dari Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong. Meskipun pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi, proses pengadaan barang dan jasa yang telah tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tetap harus berjalan sesuai rencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Debora Salosa di Jayapura pada Senin lalu. Ia menekankan pentingnya percepatan proses administrasi ini agar pembangunan di Papua dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Target Penyelesaian Administrasi dan Dampaknya

Debora Salosa menjelaskan bahwa jumlah paket pekerjaan di atas Rp10 miliar yang tercantum dalam RUP tidaklah banyak, dan hanya terdapat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Oleh karena itu, ia meminta agar OPD terkait untuk segera memperhatikan dan mempercepat proses administrasi pengadaan.

Menurutnya, karena sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk, proses pengadaan seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat. Kecepatan proses ini sangat penting untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua.

Proses pengadaan yang dimaksud meliputi berbagai jenis pekerjaan, seperti pekerjaan fisik, pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Semua proses pengadaan yang menggunakan dana APBD Induk 2025 harus dituntaskan sesuai target yang telah ditetapkan.

Contoh Kasus dan Harapan BLPBJ

Sebagai contoh, Debora Salosa menyebutkan bahwa proses distribusi beras telah selesai. Saat ini, pihaknya tengah menunggu surat penetapan dari Kantor Wilayah Kementerian Keuangan. Setelah surat penetapan tersebut diterima, pendistribusian beras dapat segera dilakukan.

Melihat jumlah paket pekerjaan di atas Rp10 miliar yang relatif sedikit, BLPBJ Papua berharap pimpinan instansi dengan belanja modal yang besar dapat segera menyiapkan data dan timeline yang jelas untuk mempercepat proses pengadaan.

Dengan demikian, diharapkan tidak ada kendala yang menghambat proses pengadaan dan pembangunan di Papua dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

BLPBJ Papua terus berkomitmen untuk mengawal proses pengadaan barang dan jasa agar transparan dan akuntabel. Proses yang cepat dan efisien diharapkan dapat meminimalisir potensi kerugian negara dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Kesimpulan

Penyelesaian administrasi pekerjaan senilai lebih dari Rp10 miliar di Papua pada Mei 2025 merupakan langkah penting untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan tepat waktu. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua.