DPRP Papua Pegunungan mendesak pemerintah daerah memprioritaskan putra putri asli Papua Pegunungan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengarah Pembangunan Papua Raya bersinergi untuk percepatan pembangunan di Papua, dengan fokus pada kebijakan Otsus dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat memperkuat kerja sama untuk menghadapi tantangan pembangunan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 kepada BPK sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

PLN Papua dan Papua Barat miliki cadangan daya 157,2 MW, menawarkan peluang investasi yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Mantan anggota DPD RI, Mervin Komber, mendorong pendekatan pembangunan Papua berbasis adat dan budaya, mengharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikannya untuk mengatasi ketimpangan dan konflik.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih terendah di Indonesia melalui sinergi berbagai pihak dan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berupaya meningkatkan IPM yang masih terendah di Indonesia (54,43 persen) melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta kerja sama internasional.

Dinas Dukcapil Biak Numfor telah menyelesaikan pendataan Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 120.894 jiwa, melengkapi data kependudukan untuk pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua mendorong PLN untuk terus menghadirkan Energi Baru Terbarukan (EBT) di daerah 3T guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap dana bagi hasil PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat disalurkan merata ke seluruh wilayah Tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan, guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota DPRK Mimika mendesak agar implementasi dana otonomi khusus benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP) melalui program-program yang tepat sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan menerima tambahan dana otsus sebesar Rp23 miliar pada tahun 2025, peningkatan ini difokuskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong agar Musrenbang Otsus dan DTI 2026 Kabupaten Mimika diintegrasikan dengan program Papua Sehat dan Papua Produktif untuk memastikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, memberikan motivasi kepada 188 pelajar Papua Tengah di Sekolah GenIUS Tangerang, Banten, dan berkomitmen membangun Balai Latihan Kerja untuk SDM Papua Tengah.

Bupati Tolikara, Willem Wandik, menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan anak sebagai aset pembangunan Papua, demi masa depan yang lebih cerah.

Pemerintah Provinsi Papua mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk berinovasi dan menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru demi menunjang keuangan daerah yang mengalami refocusing anggaran.

Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) berkomitmen mengawal pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua Barat, yaitu Kabupaten Moskona, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Kokas, dan Kota Manokwari, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyar

Pemprov Papua Barat Daya akan membentuk Satgas untuk memastikan Program Makan Bayi dan Balita Sehat (MBG) berjalan optimal di enam kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Papua Barat akan bertemu Komisi II DPR RI pada 13 Maret 2025 untuk membahas usulan pemekaran tiga daerah otonom baru (DOB): Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari Barat, dan Kabupaten Babo Raya.