Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak aktif dan rendahnya literasi digital menghambat cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jakarta, meskipun capaian kepesertaan sudah melampaui target.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memverifikasi 38.000 NIK yang terindikasi tidak berdomisili di Jakarta sebagai bagian dari program penataan administrasi kependudukan.

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami peningkatan penduduk signifikan sebesar 11.482 jiwa pada semester II 2024, didorong migrasi dan pendaftaran administrasi kependudukan.

Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Ditjen Dukcapil atas data kependudukan Indonesia yang terlengkap dan terintegrasi, menjadikannya rujukan utama lembaga pemerintah dan swasta.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan digital Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk melindungi data kependudukan nasional yang krusial.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan 62 persen anak usia 0-16 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) pada 2025 melalui Program Dakocan untuk optimalisasi data kependudukan.

Provinsi Papua Barat berhasil mendata 218.191 orang asli Papua (OAP) dan menempati posisi kedua setelah Papua Tengah dalam pendataan OAP berbasis marga di Tanah Papua.

Pemerintah Kota Jakarta Timur akan mendata pendatang baru pasca Lebaran 2025, seiring prediksi penurunan jumlah pendatang dan imbauan Gubernur DKI soal persaingan ketat di Jakarta.

Wali Kota Sorong tegaskan pentingnya data Orang Asli Papua (OAP) sebagai acuan kebijakan afirmatif pemerintah, mendorong percepatan pendataan di 41 kelurahan.

Rendahnya kesadaran masyarakat Manokwari mengurus akta kematian membuat data kependudukan tidak valid dan berdampak pada proses administrasi penting, seperti pemilu.