Wamendagri Tinjau Pembangunan Papua Selatan: Dukung Visi Indonesia Emas 2045
Wamendagri Ribka Haluk kunjungi Merauke tinjau pembangunan Papua Selatan sebagai komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Senin, untuk meninjau perkembangan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Selatan. Kunjungan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Setibanya di Bandar Udara Mopah pukul 08.20 WIT, Ribka langsung menuju lokasi pembangunan KPP yang terletak di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik. Ia didampingi oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dalam rangkaian kunjungan tersebut.
Ribka Haluk menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan yang telah berjalan. Ia optimistis seluruh pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, yakni pada akhir Desember 2025. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi kunci agar pemerintahan Papua Selatan dapat berjalan secara mandiri dan optimal dalam memberikan pelayanan publik. Wamendagri juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat atas dukungan terhadap percepatan pembangunan di wilayah DOB tersebut.
Sinergi seluruh elemen, termasuk DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan, TNI-Polri, dan masyarakat, diharapkan terus terjaga. Pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus mendukung penuh proses pembangunan ini. Kementerian Dalam Negeri akan terus memantau dan mendampingi pembangunan KPP hingga tuntas. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua Selatan untuk menjaga semangat pembangunan dan menjadikan momentum ini sebagai tonggak sejarah menuju kemajuan daerah.
Progres Pembangunan Infrastruktur Papua Selatan
Wamendagri Ribka Haluk menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Selatan telah menunjukkan progres yang signifikan. Kantor DPRP Provinsi Papua Selatan saat ini telah mencapai 11 persen. Kantor MRP juga menunjukkan perkembangan, dan Kantor Gubernur pun sudah berada di angka progres 11 persen. Progres ini menjadi indikator bahwa pembangunan di Papua Selatan berjalan sesuai rencana.
Pemerintah pusat menargetkan seluruh pembangunan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2025. Kesiapan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung pemerintahan Papua Selatan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi fondasi penting bagi kemandirian daerah.
“Setelah kami melakukan peninjauan tadi, semuanya sudah mulai berprogres. Kantor DPRP Provinsi Papua Selatan saat ini telah mencapai 11 persen. Kantor MRP juga menunjukkan perkembangan, dan Kantor Gubernur pun sudah berada di angka progres 11 persen,” kata Ribka dalam keterangannya.
Dukungan Pemerintah Pusat untuk Papua Selatan
Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan di Papua Selatan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Dalam Negeri akan terus memantau dan mendampingi pembangunan KPP hingga tuntas. Dukungan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Wamendagri Ribka Haluk mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua Selatan untuk menjaga semangat pembangunan dan menjadikan momentum ini sebagai tonggak sejarah menuju kemajuan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua Selatan.
“Ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus mendukung penuh proses pembangunan ini,” tegasnya.
Dengan adanya komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, pembangunan di Papua Selatan diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
