Pemkab Jayapura mengapresiasi kolaborasi dengan TNI melalui TMMD dalam membangun infrastruktur dan layanan dasar, khususnya akses air bersih di Kampung Bring yang selama ini kesulitan air.

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mimika untuk mengevaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah, fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi kinerja Pemprov Papua Tengah yang dinilai paling progresif dalam menjalankan 12 agenda utama peta jalan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, meskipun masih ada dua agenda yang perlu segera diselesaikan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis administratif untuk mengoptimalkan potensi wilayah, khususnya potensi karbon di area gambut terluas di Indonesia.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat terjamin demi keberhasilan program pemerintah.

PLN Papua dan Papua Barat miliki cadangan daya 157,2 MW, menawarkan peluang investasi yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berupaya meningkatkan IPM yang masih terendah di Indonesia (54,43 persen) melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta kerja sama internasional.

Pemerintah Kabupaten Mimika dan PTFI berkolaborasi untuk memastikan seluruh warga memiliki akses air bersih dalam 100 hari kerja, melalui uji coba WTP Kuala Kencana yang menjangkau ribuan rumah.

DPRP Pegunungan Papua mengusulkan pembangunan ruas jalan nasional baru melalui Distrik Malagayneri, Kabupaten Lanny Jaya, untuk menghubungkan empat kabupaten dan mengatasi masalah kerusakan jalan yang sering terjadi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk berkomitmen mengawal pembangunan infrastruktur di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, dengan fokus pada pembangunan pusat pemerintahan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat.