Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPR Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
DPR Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan

Komisi II DPR RI mendorong percepatan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.

DAU Papua Barat Daya Capai Rp931,46 Miliar, Tertinggi di Indonesia?
DAU Papua Barat Daya Capai Rp931,46 Miliar, Tertinggi di Indonesia?

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) di Papua Barat Daya periode Januari-Maret 2025 mencapai Rp931,46 miliar, meskipun masih terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Papua Barat Daya Usul 6 DOB Baru: Akselerasi Pembangunan di Wilayah Terisolir
Papua Barat Daya Usul 6 DOB Baru: Akselerasi Pembangunan di Wilayah Terisolir

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan pemekaran enam Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah terisolir.

Papua Tengah Diminta Tingkatkan PAD, Kurangi Ketergantungan Dana Pusat
Papua Tengah Diminta Tingkatkan PAD, Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

Kemendagri mendorong Papua Tengah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat guna keberlanjutan fiskal daerah.

Gubernur Papua Minta OPD Optimalkan Potensi PAD untuk Percepat Pembangunan
Gubernur Papua Minta OPD Optimalkan Potensi PAD untuk Percepat Pembangunan

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta seluruh OPD untuk gencar menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai target Rp515 miliar di tahun 2025 dan mempercepat pembangunan di Papua.

DPR Temukan 8 Poin Permasalahan di Papua Barat Daya, Apa Saja?
DPR Temukan 8 Poin Permasalahan di Papua Barat Daya, Apa Saja?

Komisi II DPR RI menemukan delapan poin penting yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya, mulai dari infrastruktur hingga realisasi dana hibah.

DPR RI Pastikan Pembangunan di Papua Barat Daya Berjalan Optimal
DPR RI Pastikan Pembangunan di Papua Barat Daya Berjalan Optimal

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan pemerintahan berjalan baik di provinsi baru tersebut, termasuk memastikan alokasi dana Otsus yang optimal.

DPR RI Evaluasi Perkembangan DOB Papua Tengah: Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik
DPR RI Evaluasi Perkembangan DOB Papua Tengah: Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mimika untuk mengevaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah, fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

DPRP Papua Barat Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja BUMD Padoma
DPRP Papua Barat Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja BUMD Padoma

DPRP Papua Barat mendesak Gubernur Papua Barat mengevaluasi kinerja PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) karena kontribusi pendapatan daerah yang dinilai minim, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Efisiensi Anggaran: Hambat Pembangunan Papua? Asosiasi Kontraktor Angkat Bicara
Efisiensi Anggaran: Hambat Pembangunan Papua? Asosiasi Kontraktor Angkat Bicara

Asosiasi Kontraktor Lokal Papua Barat mengecam kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai menghambat percepatan pembangunan di Papua dan mengancam kesejahteraan masyarakat asli Papua.

APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp200 Miliar, Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik
APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp200 Miliar, Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik

Penjabat Gubernur Papua Barat mengumumkan pengurangan APBD 2025 sebesar Rp200,32 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, dengan fokus penghematan pada belanja non-esensial dan peningkatan pelayanan publik.

Efisiensi Dana Transfer ke Daerah Papua Barat 2025 Capai 7,65 Persen
Efisiensi Dana Transfer ke Daerah Papua Barat 2025 Capai 7,65 Persen

Kementerian Keuangan mengumumkan efisiensi 7,65 persen pada dana transfer ke daerah (TKD) Papua Barat tahun 2025, senilai Rp11,77 triliun, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.