Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DAU Papua Barat Daya Capai Rp931,46 Miliar, Tertinggi di Indonesia?
DAU Papua Barat Daya Capai Rp931,46 Miliar, Tertinggi di Indonesia?

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) di Papua Barat Daya periode Januari-Maret 2025 mencapai Rp931,46 miliar, meskipun masih terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Papua Tengah Raih Rekor Tertinggi Realisasi Pendapatan APBD 2025
Papua Tengah Raih Rekor Tertinggi Realisasi Pendapatan APBD 2025

Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Papua Tengah atas capaian tertinggi realisasi pendapatan APBD tahun 2025 sebesar 39,08 persen, melampaui capaian daerah lain.

Rp1,14 Triliun Dana Transfer ke Daerah Disalurkan ke Papua Barat Daya
Rp1,14 Triliun Dana Transfer ke Daerah Disalurkan ke Papua Barat Daya

Penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Papua Barat Daya pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp1,14 triliun, atau 14,90 persen dari total pagu anggaran.

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah di Papua Barat Baru 13,6 Persen
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah di Papua Barat Baru 13,6 Persen

Kinerja penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Papua Barat pada triwulan I 2025 baru mencapai 13,6 persen dari total pagu Rp10,87 triliun, disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dan kesiapan daerah yang belum optimal.

APBN 2025 Papua: Serapan Belanja Baru Rp1,46 Triliun, Masih Jauh dari Target
APBN 2025 Papua: Serapan Belanja Baru Rp1,46 Triliun, Masih Jauh dari Target

Realisasi belanja APBN 2025 di Papua Barat dan Papua Barat Daya baru mencapai Rp1,46 triliun atau 5,31 persen dari total pagu Rp27,443 triliun, didominasi oleh belanja pegawai.

Pemprov Sulteng Rasakan Dampak Efisiensi Anggaran: Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp257 Miliar
Pemprov Sulteng Rasakan Dampak Efisiensi Anggaran: Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp257 Miliar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadapi pengurangan dana transfer daerah (TKD) sebesar Rp257 miliar untuk tahun 2025, berdampak pada anggaran operasional OPD dan pembangunan infrastruktur.

APBD Kaimana 2025 Dipangkas Rp68,97 Miliar Setelah Efisiensi Anggaran
APBD Kaimana 2025 Dipangkas Rp68,97 Miliar Setelah Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Kaimana berhasil memangkas APBD 2025 sebesar Rp68,97 miliar melalui efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

APBD Kaimana 2025 Dipangkas Rp68,97 Miliar Setelah Efisiensi Anggaran
APBD Kaimana 2025 Dipangkas Rp68,97 Miliar Setelah Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Kaimana berhasil memangkas APBD 2025 sebesar Rp68,97 miliar melalui kebijakan efisiensi anggaran yang mengacu pada instruksi pemerintah pusat.

Pemkab Supiori Rasionalisasi Anggaran Rp77,3 Miliar, Program Pemerintah Tetap Berjalan
Pemkab Supiori Rasionalisasi Anggaran Rp77,3 Miliar, Program Pemerintah Tetap Berjalan

Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, melakukan rasionalisasi anggaran APBD 2025 sebesar Rp77,3 miliar sebagai tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Kemenkeu No. 29 Tahun 2025, namun program tetap berjalan.

Efisiensi Anggaran Gorontalo Utara Capai Rp101 Miliar, Sekda Jelaskan Rinciannya
Efisiensi Anggaran Gorontalo Utara Capai Rp101 Miliar, Sekda Jelaskan Rinciannya

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berhasil melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp101 miliar pada tahun 2025, terutama pada sektor infrastruktur dan perjalanan dinas, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi APBD Papua Barat 2025: Tak Sentuh Honor Tenaga Honorer
Efisiensi APBD Papua Barat 2025: Tak Sentuh Honor Tenaga Honorer

Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan kebijakan efisiensi APBD 2025 senilai Rp200,32 miliar tidak akan mengurangi jumlah atau memberhentikan tenaga honorer, meskipun ada pengurangan belanja honorarium.

APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp200 Miliar, Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik
APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp200 Miliar, Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik

Penjabat Gubernur Papua Barat mengumumkan pengurangan APBD 2025 sebesar Rp200,32 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, dengan fokus penghematan pada belanja non-esensial dan peningkatan pelayanan publik.