Efisiensi APBD Papua Barat 2025: Tak Sentuh Honor Tenaga Honorer
Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan kebijakan efisiensi APBD 2025 senilai Rp200,32 miliar tidak akan mengurangi jumlah atau memberhentikan tenaga honorer, meskipun ada pengurangan belanja honorarium.
Manokwari, 17 Februari 2025 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memastikan bahwa kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 tidak akan memengaruhi status tenaga honorer. Kepastian ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Jacob Fonataba di Manokwari, Senin (17/2), menanggapi surat edaran yang sebelumnya beredar terkait pemberhentian tenaga harian lepas.
Efisiensi APBD 2025 yang mencapai Rp200,32 miliar dari total pagu Rp3,57 triliun, difokuskan pada beberapa sektor. "Komponen anggaran yang mengalami efisiensi meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) bidang pekerjaan umum, dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang konektivitas irigasi dan pangan, insentif dana desa, serta dana otonomi khusus 1 persen dan 1,25 persen," jelas Fonataba. Ia menegaskan bahwa efisiensi ini tidak termasuk pengurangan jumlah tenaga honorer.
Penjelasan Kebijakan Efisiensi
Kebijakan efisiensi anggaran ini, lanjut Fonataba, mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Tujuh poin utama kebijakan ini antara lain membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Selain itu, terdapat pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, pengurangan belanja honorarium, dan pengurangan belanja pendukung tanpa capaian terukur.
Fonataba menekankan pernyataan Menteri Keuangan yang memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menyasar pengurangan tenaga honorer. Pemprov Papua Barat telah menggelar rapat membahas efisiensi APBD yang dipimpin Penjabat Gubernur Ali Baham Temongmere. Dalam rapat tersebut, fokusnya adalah pada pengurangan nilai APBD, bukan pada tenaga honorer.
Pencabutan Surat Edaran
Menanggapi surat edaran sebelumnya yang dikeluarkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Papua Barat terkait pemberhentian tenaga harian lepas, Penjabat Gubernur telah memerintahkan pencabutan surat tersebut pada Sabtu (15/2). Hal ini semakin memperkuat pernyataan bahwa efisiensi APBD tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga honorer di Papua Barat.
Dengan demikian, kebijakan efisiensi APBD Papua Barat tahun 2025 difokuskan pada optimalisasi penggunaan anggaran dan peningkatan efektivitas program, tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga honorer. Pemprov Papua Barat berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan pengelolaan keuangan yang efisien dan bertanggung jawab.
"Ibu Menteri Keuangan sudah tegas menyampaikan bahwa efisiensi anggaran itu tidak termasuk pengurangan tenaga honorer," tegas Fonataba, menekankan kembali pentingnya informasi ini untuk menghindari kesalahpahaman.
Kesimpulan
Meskipun terdapat pengurangan anggaran yang signifikan, Pemprov Papua Barat memastikan bahwa efisiensi APBD tidak akan berdampak pada tenaga honorer. Kebijakan ini difokuskan pada penghematan di sektor-sektor tertentu, dan telah dilakukan langkah-langkah untuk mengklarifikasi informasi yang keliru sebelumnya.
