Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
BI Bengkulu: Efisiensi Anggaran Bukan Berarti Penghentian Kegiatan
BI Bengkulu: Efisiensi Anggaran Bukan Berarti Penghentian Kegiatan

Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menegaskan pentingnya pemahaman efisiensi anggaran yang tidak berarti penghentian kegiatan, melainkan penghematan biaya untuk diprioritaskan pada sektor lain demi pertumbuhan ekonomi daerah.

Wamenkeu: Indonesia Fokus Jaga Tujuan Jangka Panjang di Tengah Gejolak Global
Wamenkeu: Indonesia Fokus Jaga Tujuan Jangka Panjang di Tengah Gejolak Global

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menegaskan fokus pemerintah pada tujuan jangka panjang untuk keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global, termasuk efisiensi anggaran dan pengelolaan APBN yang terukur.

Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Defisit APBN 2025
Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Defisit APBN 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun tidak akan mengganggu target defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen terhadap PDB.

Luhut Yakin Efisiensi Anggaran Tak Seburuk Dugaan Publik
Luhut Yakin Efisiensi Anggaran Tak Seburuk Dugaan Publik

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun tidak akan berdampak buruk seperti yang ditakutkan publik, meskipun ada tantangan pada beberapa program.

Menkeu Laporkan Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun ke DPD
Menkeu Laporkan Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun ke DPD

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan efisiensi anggaran pemerintah senilai Rp750 triliun kepada DPD RI, yang mencakup tiga tahap efisiensi dan memastikan program sosial tetap terjaga.

Efisiensi Anggaran RI: Menuju Stabilitas Ekonomi yang Lebih Baik
Efisiensi Anggaran RI: Menuju Stabilitas Ekonomi yang Lebih Baik

Pemerintah Indonesia berkomitmen pada efisiensi anggaran dan pengelolaan utang untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global, dengan strategi diversifikasi pembiayaan dan penghematan anggaran yang terukur.

Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Karyawan Honorer Akibat Efisiensi Anggaran 2025
Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Karyawan Honorer Akibat Efisiensi Anggaran 2025

Pemerintah memastikan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan honorer di kementerian dan lembaga negara meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun untuk APBN 2025.

Efisiensi Anggaran: Bukan Hambatan, Melainkan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen?
Efisiensi Anggaran: Bukan Hambatan, Melainkan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen?

Indonesian Business Council (IBC) menyatakan efisiensi anggaran pemerintah justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, membuka peluang investasi swasta di berbagai sektor.

Efisiensi Anggaran: Bukan Hanya Indonesia, Negara Lain Juga!
Efisiensi Anggaran: Bukan Hanya Indonesia, Negara Lain Juga!

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa banyak negara, termasuk Vietnam dan Amerika Serikat, juga melakukan efisiensi anggaran karena ketidakpastian ekonomi global.

BI DKI: Efisiensi Anggaran Tak Hapus Program, Prioritas Jadi Fokus
BI DKI: Efisiensi Anggaran Tak Hapus Program, Prioritas Jadi Fokus

Bank Indonesia DKI Jakarta menjelaskan bahwa efisiensi anggaran di APBN dan APBD 2025 memprioritaskan program, bukan menghapusnya; Pemprov DKI juga menerapkan efisiensi belanja melalui Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025.

Efisiensi Anggaran 2025: APBN Tetap Rp3.621,3 Triliun
Efisiensi Anggaran 2025: APBN Tetap Rp3.621,3 Triliun

Ketua Komisi XI DPR RI memastikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun melalui Inpres 1/2025 tidak mengubah total APBN 2025 yang tetap sebesar Rp3.621,3 triliun, fokus pada peningkatan produktivitas.

Efisiensi Anggaran: Langkah Penting Revitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara
Efisiensi Anggaran: Langkah Penting Revitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Menteri Muhaimin Iskandar menegaskan efisiensi anggaran sebagai bagian revitalisasi pengelolaan keuangan negara, meskipun kebijakan ini mungkin menimbulkan penolakan, namun dinilai penting untuk keberhasilan pembangunan nasional.