Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengakselerasi penyerapan program prioritas Prabowo pada semester II-2025. Apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Kementerian Keuangan menargetkan kenaikan penerimaan perpajakan di RAPBN 2026 sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Simak sektor-sektor yang menjadi fokus utama pemerintah!

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mendukung penuh rencana pemerintah menerapkan pajak e-commerce demi keadilan dan dongkrak ritel offline. Simak detailnya!

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) berharap tarif besi baja ke AS dapat diturunkan dari 50 persen. Langkah ini dinilai krusial untuk memperluas pasar ekspor dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 persen pada 2025, didorong kesepakatan tarif impor 19 persen dengan AS. Apa dampaknya?

Kementerian Keuangan segera umumkan pergantian Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Wamenkeu beri sinyal akan ada pengumuman resmi terkait isu ini.

Rangkuman berita ekonomi terkini: stok beras nasional capai 3,8 juta ton, kajian insentif kendaraan, dan perjuangan hak pengemudi ojol.

Kementerian Keuangan akhirnya buka suara terkait isu pergantian Direktur Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang beredar luas di masyarakat.

Kemenkeu menyatakan minat investor terhadap SBN Indonesia meningkat di tengah gejolak global, cerminkan kepercayaan pada fiskal dan ekonomi nasional.

Kemenkeu menjamin Pusat Logistik Berikat (PLB) dapat membantu industri dalam negeri dan menarik investasi ke Indonesia.

Realisasi pendapatan negara di Aceh pada Triwulan I 2025 mencapai Rp1,17 triliun, terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP, meskipun belanja negara juga tercatat signifikan.

Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp38,9 triliun hingga akhir Maret 2025, meliputi program PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, dan lainnya.

Pemerintah melalui Kemenkeu meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat realisasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru mencapai Rp2,3 triliun hingga akhir April 2025, dari total anggaran yang direncanakan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mendorong percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2025 karena realisasi di dua provinsi tersebut tercatat paling rendah se-Indonesia.

Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) 2025 untuk tujuh daerah di Papua Barat Daya senilai Rp79,42 miliar, atau 11,15 persen dari total pagu, dengan penyaluran yang masih di bawah ekspektasi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) di Papua Barat baru mencapai 16,58 persen atau Rp268,64 miliar hingga triwulan I 2025.

Kanwil Kemenkeu Kepulauan Bangka Belitung optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, meskipun realisasi PAD Triwulan I 2025 menurun.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami defisit anggaran Rp1,48 triliun di triwulan pertama 2025 akibat belanja yang jauh melampaui pendapatan negara.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian daerah, terutama sektor pajak daerah dan pajak burung walet.

Hingga 25 April 2024, belanja negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp5,8 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp808,61 miliar.