Kemenkeu mencatat 12.708 guru di Bengkulu telah menerima tunjangan profesi guru (TPG) hingga awal Mei 2025 dengan total anggaran Rp158,96 miliar, namun masih ada kendala penyaluran.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah mekanisme pencairan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui virtual account untuk mencegah korupsi, mewajibkan proposal, dan meniadakan sistem reimburse.

Kementerian Keuangan meluncurkan program SINERGI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan kreatif, kolaborasi dengan SMI dan PII guna mengatasi kesenjangan fiskal.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga April 2025 mencapai Rp917,40 miliar untuk 21.557 debitur, didominasi sektor perdagangan dan Bank BRI.

Realisasi pendapatan negara di Aceh pada Triwulan I 2025 mencapai Rp1,17 triliun, terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP, meskipun belanja negara juga tercatat signifikan.

Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp38,9 triliun hingga akhir Maret 2025, meliputi program PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, dan lainnya.

Pemerintah melalui Kemenkeu meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat realisasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru mencapai Rp2,3 triliun hingga akhir April 2025, dari total anggaran yang direncanakan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mendorong percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2025 karena realisasi di dua provinsi tersebut tercatat paling rendah se-Indonesia.

Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) 2025 untuk tujuh daerah di Papua Barat Daya senilai Rp79,42 miliar, atau 11,15 persen dari total pagu, dengan penyaluran yang masih di bawah ekspektasi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) di Papua Barat baru mencapai 16,58 persen atau Rp268,64 miliar hingga triwulan I 2025.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Februari 2025 mencapai Rp4,49 triliun, atau 12,91 persen dari pagu anggaran.

Menkeu Sri Mulyani membentuk tim gabungan dari berbagai instansi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara di tahun anggaran 2025 guna mencapai target rasio perpajakan yang ditetapkan Presiden.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTT hingga Februari 2025 mencapai Rp261,83 miliar untuk 6.582 debitur, didominasi KUR Mikro dan sektor perdagangan.

Hingga 21 Maret 2025, belanja negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp3,85 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp512,06 miliar.

Kemenkeu salurkan THR senilai Rp99,27 miliar kepada 24.192 ASN dan PPPK pusat di Bengkulu, mendekati 95 persen penyaluran.

Kementerian Keuangan luncurkan sertifikasi manajemen risiko GRCE untuk tingkatkan akuntabilitas dan budaya sadar risiko dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah telah mencairkan THR sebesar Rp20,86 triliun kepada ASN pusat dan pensiunan, mendukung peningkatan daya beli dan aktivitas ekonomi menjelang Idul Fitri 2025.

Kanwil DJP Kepri mencatat pertumbuhan pelaporan SPT tahunan hingga 17 Maret 2025 mencapai 7,91 persen, melampaui angka nasional; layanan akhir pekan disediakan untuk wajib pajak.

Kemenpora dan Kemenkeu berhasil memulihkan anggaran olahraga nasional, memastikan persiapan atlet untuk SEA Games 2025, Asian Games 2026, dan Olimpiade 2028 tetap optimal.

Pemerintah melalui Kemenkeu alokasikan Rp3,4 triliun untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang menjangkau berbagai kelompok usia di seluruh Indonesia.