Fakta di Balik Angka Pertumbuhan: Menkeu Tegaskan Pemerintah Percaya Data BPS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kepercayaan pemerintah terhadap Data BPS di tengah keraguan publik, terutama terkait pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2025 yang mencapai 5,12 persen. Mengapa data ini begitu krusial?

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, secara tegas menyatakan keyakinan penuh terhadap data-data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penegasan ini disampaikan pada Rabu (6/8) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, menanggapi keraguan sejumlah pihak terkait akurasi angka pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2025.
Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah selama ini selalu berpedoman pada data BPS, yang disertai penjelasan metodologi dan sumber informasi yang jelas. Kepercayaan ini menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi nasional, dengan seluruh indikator penting, termasuk data rumah tangga, bersumber dari lembaga statistik tersebut.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut menjamin bahwa seluruh data yang dikeluarkan oleh BPS telah menggunakan standar internasional yang universal dan dapat diuji kesahihannya. Jaminan ini menguatkan posisi BPS sebagai lembaga independen yang kredibel dalam menyajikan data statistik resmi negara.
Kepercayaan Pemerintah terhadap Data BPS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap integritas dan validitas data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, BPS selalu menjelaskan secara rinci mengenai metodologi dan sumber informasi yang digunakan dalam setiap rilis data. Hal ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk terus berpedoman pada angka-angka yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa isu keraguan terhadap data BPS ini tidak sampai menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Ini mengindikasikan bahwa di tingkat pemerintahan tertinggi, kepercayaan terhadap BPS tetap terjaga. Seluruh indikator ekonomi dan sosial yang menjadi acuan pemerintah, termasuk data mengenai rumah tangga, bersumber dari BPS.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut memperkuat pernyataan Menkeu. Ia menjamin bahwa data-data yang dikeluarkan BPS telah memenuhi standar internasional yang berlaku secara universal. Dengan demikian, kesahihan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diuji oleh pihak manapun, menunjukkan komitmen BPS terhadap akuntabilitas dan transparansi.
Detail Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Kuartal II tahun 2024. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tersebut tercatat sebesar Rp5.947 triliun.
Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, menjelaskan bahwa pertumbuhan secara kuartalan juga menunjukkan angka positif, yakni 4,04 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Data BPS ini menjadi indikator penting bagi kondisi perekonomian nasional dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan.
Secara rinci, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II 2025 dari sisi lapangan usaha menunjukkan seluruh sektor tumbuh positif. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah:
- Industri pengolahan
- Pertanian
- Perdagangan
- Pertambangan
Keempat sektor ini secara total menyumbang 63,59 persen dari PDB nasional. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen, sementara pembentukan modal tetap bruto (investasi) tumbuh 6,99 persen. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 54,25 persen, menjadikannya penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.