Sri Mulyani Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen di 2025, Meski IMF Koreksi Proyeksi
Menkeu Sri Mulyani tetap optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5 persen pada 2025, meskipun IMF melakukan koreksi proyeksi akibat kebijakan tarif resiprokal AS.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) melakukan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Sri Mulyani yakin Indonesia masih mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring pada Kamis, 24 April.
Optimisme tersebut didasarkan pada proyeksi kinerja ekonomi kuartal I-2025 yang diprediksi positif. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap baik, didorong oleh belanja pemerintah seperti THR, belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya yang bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan di pasar.
Selain konsumsi, investasi juga diyakini akan menjadi penggerak pertumbuhan. Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan peningkatan aktivitas konstruksi properti swasta diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan. Investasi swasta, khususnya non-bangunan, tetap kuat, ditopang oleh keyakinan produsen yang tercermin dalam aktivitas manufaktur yang ekspansif, serta peningkatan impor barang modal, terutama alat-alat berat.
Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tekanan Global
Sri Mulyani mengakui adanya koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen. Koreksi ini disebabkan oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan berpotensi memperlambat berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan internasional.
IMF memperkirakan negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada perdagangan internasional akan lebih terdampak. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah responsif, termasuk bernegosiasi aktif dengan AS terkait tarif resiprokal dan menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang. "Langkah-langkah ini yang terus dirumuskan dan akan terus dimonitor, sehingga kepercayaan dari perekonomian dalam negeri dan pelaku ekonomi bisa dijaga atau bahkan diperkuat," ujar Menkeu.
Kinerja ekspor juga diproyeksikan tetap baik, ditopang oleh peningkatan ekspor nonmigas pada Maret 2025, terutama komoditas CPO, besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik. Hal ini menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
Evaluasi Target Pertumbuhan Ekonomi dan APBN 2025
Terkait target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 yang sebesar 5,2 persen, Sri Mulyani menyatakan akan melakukan evaluasi pada pertengahan tahun. Evaluasi ini akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penundaan tarif resiprokal selama 90 hari dan perkembangan ekonomi terkini. Pemerintah akan mematangkan analisis dampak kondisi global dan menyiapkan mitigasi risiko dalam dua bulan ke depan (Mei dan Juni).
Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan APBN sebagai instrumen shock absorber dan counter-cyclical untuk menghadapi potensi guncangan ekonomi. "Untuk itu, kita juga akan lihat nanti apakah target dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen mengalami deviasi dan implikasinya," kata Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, pemerintah tetap optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Langkah-langkah strategis dan responsif yang diambil pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan, meskipun dihadapkan pada tantangan global yang kompleks.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan. Komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ke depan.
