BPS Jawa Barat mematangkan persiapan Sensus Ekonomi 2026 di Purwakarta melalui geladi bersih. Data ini krusial untuk kebijakan ekonomi nasional dan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen, menjadikannya yang tertinggi di G20 dan ASEAN. Simak strategi pemerintah menjaga momentum positif ini!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kepercayaan pemerintah terhadap Data BPS di tengah keraguan publik, terutama terkait pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2025 yang mencapai 5,12 persen. Mengapa data ini begitu krusial?

Pemerintah akan menggelontorkan Stimulus Ekonomi sebesar Rp10,8 triliun di kuartal III 2025. Apa saja program yang akan didanai untuk menjaga momentum pertumbuhan?

Presiden Prabowo Subianto instruksikan DEN siapkan langkah konkret guna percepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Apa saja strateginya?

Indonesia berduka atas wafatnya Kwik Kian Gie, ekonom dan negarawan berprinsip. Simak perjalanan hidupnya sebagai pengkritik berani kebijakan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Hambalang, membahas strategi menjaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional di tengah ketidakpastian global. Apa saja poin pentingnya?

Apindo Rakerkonas ke-34 akan menjadi forum strategis bagi pelaku usaha untuk menyuarakan aspirasi, memastikan kebijakan ekonomi nasional tidak lagi top-down, dan mendorong semangat 'Indonesia Incorporated'.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan fokus pada pembangunan Ekonomi ASEAN Terintegrasi dan tangguh, penting di tengah tantangan ekonomi global. Apa alasannya?

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat hanya mencakup ekspor komoditas hasil industri, bukan mineral mentah. Simak klarifikasi selengkapnya!

Menko Airlangga jelaskan detail Kesepakatan Tarif Impor AS yang baru, menempatkan Indonesia pada posisi paling menguntungkan di ASEAN. Apa dampaknya bagi ekonomi?

Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap praktik bisnis eksploitatif yang disebutnya 'Serakahnomics', menyerukan penegakan hukum demi kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai kebijakan ekonomi jangka pendek dan panjang untuk menghadapi ketidakpastian global, dengan tetap optimis mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen di 2025.

Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan mendorong sinergisitas dan pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Kemenko Ekonomi ungkap ketergantungan AS pada komoditas Indonesia, utamanya kelapa sawit dan karet, mendorong negosiasi untuk solusi saling menguntungkan.

Anggota DPR Alfons Manibui mengusulkan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

Wakil Menteri Koperasi mengungkapkan bahwa banyak Koperasi Unit Desa (KUD) mengalami kemunduran akibat kebijakan IMF tahun 1998, dan pemerintah mendorong koperasi untuk lebih produktif.

Bank Indonesia Jawa Barat berupaya mendorong penyaluran kredit, pengembangan UMKM, dan penyelenggaraan event besar untuk mengatasi perlambatan ekonomi.

Peneliti CSIS Riandy Laksono mendorong pemerintah memberikan stimulus dan perlindungan sosial untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat pasar domestik sebagai antisipasi dampak tarif impor tinggi dari AS, yang mengancam sektor ekspor utama Indonesia seperti garmen dan alas kaki.