ISNU Dukung Pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk Ekonomi 8 Persen
Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan mendorong sinergisitas dan pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Jakarta, 16 Mei 2024 (ANTARA) - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyatakan dukungannya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Dukungan ini diwujudkan dengan mendorong sinergisitas antar sektor dan mendesak pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai langkah strategis. Hal ini disampaikan seusai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta.
Ketua PP ISNU Bidang Investasi, Herry Haryanto Azumi, menekankan pentingnya peran semua elemen bangsa dalam mencapai target tersebut. Ia menyatakan bahwa ISNU sangat memperhatikan dan peduli terhadap pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. "Jadi ISNU saya kira sangat aware dan concern untuk bagaimana Badan Penerimaan Negara terbentuk sebagai bagian untuk mencapai growth 8 persen itu," ujar Herry.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. ISNU menilai target ini realistis dan dapat dicapai jika seluruh sektor, termasuk pengusaha, birokrasi, dan aparat penegak hukum, bersinergi dalam satu sistem pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan efisien. ISNU menegaskan komitmennya untuk turut serta dalam upaya pencapaian target tersebut.
Sinergitas dan Reformasi Perpajakan
Menurut PP ISNU, peningkatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan merupakan langkah konkret dan utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pembentukan Badan Penerimaan Negara diusulkan sebagai solusi untuk menyatukan berbagai sumber penerimaan negara dalam satu sistem yang efektif, transparan, dan mampu mendukung daya saing ekonomi Indonesia.
ISNU mendesak agar Indonesia segera beralih dari wacana dan diskusi panjang ke aksi nyata dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi yang terukur. Kebijakan ke depan, menurut ISNU, harus berpijak pada rencana strategis yang kuat dan diikuti oleh tindakan nyata, bukan hanya retorika semata. "Kita tidak bisa hanya sekedar diskursus, wacana. Kita harus action. Jadi saya kira harus berpijak pada satu perencanaan yang berujung pada action," tegas Herry.
Sebagai bentuk dukungan nyata, PP ISNU telah beberapa kali memfasilitasi dialog antara investor dan pelaku ekonomi untuk membangun kepercayaan dan menjembatani kepentingan antara modal dan kekuatan kerja nasional. ISNU yakin bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai melalui integrasi antara modal, pelaku industri, dan sektor produktif lainnya dalam kerangka pembangunan nasional yang kuat.
Integrasi Modal dan Tenaga Kerja
Herry menjelaskan bahwa kunci keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen terletak pada integrasi yang kuat antara modal dan tenaga kerja. "Jadi saya kira ini kombinasi dari integrasi kapital dengan working force, kapital dengan industri, kapital dengan para pengusaha yang memang menjadi bagian dari sistem untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 8 persen itu," jelasnya.
Sebagai upaya membangun kesadaran strategis dalam menjalin kerjasama global dan meraih peluang ekonomi dari perubahan tatanan dunia, PP ISNU menggelar Forum on Investment, Trade and Global Affairs. Forum ini mempertemukan para cendekiawan, pemikir kebijakan luar negeri, dan pelaku usaha lintas negara dalam diskusi terbuka lintas sektor.
Dengan demikian, dukungan ISNU terhadap pembentukan Badan Penerimaan Negara dan sinergisitas antar sektor diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah-langkah konkret dan terukur menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan target tersebut.
ISNU menekankan pentingnya perencanaan strategis yang berujung pada tindakan nyata, bukan hanya wacana belaka. Hal ini menunjukkan komitmen ISNU dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
