Indef Minta Diklat dan Bantuan Tak Dipangkas: Mengapa Efisiensi Anggaran Pemerintah Perlu Selektif?

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah agar selektif dalam menerapkan efisiensi anggaran pemerintah, khususnya pada pos-pos penting yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara tegas meminta pemerintah untuk tidak memasukkan sejumlah pos anggaran krusial ke dalam daftar efisiensi terbaru. Pos-pos tersebut meliputi kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek), kajian analisis, anggaran infrastruktur, serta bantuan pemerintah. Permintaan ini dilayangkan sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengungkapkan bahwa pemangkasan pada pos-pos tersebut dinilai kurang tepat dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Menurutnya, efisiensi yang tidak tepat sasaran dapat menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta melemahkan basis kebijakan yang komprehensif. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya SDM dan kebijakan berbasis bukti bagi kemajuan ekonomi nasional.

Pemerintah sendiri telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sejak tahun ini, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini direncanakan akan berlanjut hingga tahun anggaran 2026, dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 sebagai landasan hukumnya. Indef berharap pemerintah dapat meninjau kembali prioritas efisiensi anggaran pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Dampak Negatif Pemangkasan Pos Krusial

Indef menekankan bahwa efisiensi anggaran pada diklat dan bimtek adalah langkah yang kontraproduktif. Pemangkasan anggaran di sektor ini akan mengurangi kesempatan peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM. Padahal, peningkatan kualitas SDM merupakan faktor input vital bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga mengurangi investasi di area ini dapat menghambat potensi produktivitas nasional.

Selain itu, pengurangan anggaran untuk kajian dan analisis juga dinilai sangat merugikan. Kebijakan yang tidak didasarkan pada riset dan bukti komprehensif berisiko menjadi bias dan tidak relevan dengan permasalahan yang ada. Hal ini dapat menghasilkan solusi yang kurang efektif atau bahkan memperburuk kondisi, sehingga kualitas perumusan kebijakan publik akan menurun drastis.

Efisiensi pada bantuan pemerintah juga menjadi sorotan Indef karena insentif yang diberikan sejatinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Bantuan ini, jika dialokasikan ke kegiatan produktif, memiliki potensi besar untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja. Pemotongan anggaran di pos ini dapat menghilangkan stimulus penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Terakhir, pemangkasan anggaran infrastruktur, yang merupakan belanja modal, berpotensi mengurangi konektivitas antarwilayah. Infrastruktur adalah tulang punggung aktivitas ekonomi, dan pengurangan investasinya dapat memperlambat distribusi barang dan jasa. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat melambat secara signifikan.

Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang diterapkan saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meresmikan aturan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi anggaran secara lebih terstruktur dan transparan, baik untuk tahun berjalan maupun proyeksi tahun 2026.

Jenis belanja yang menjadi sasaran efisiensi meliputi belanja barang, belanja modal, atau belanja lainnya sesuai arahan presiden. Pemerintah telah mengidentifikasi beberapa kategori pengeluaran yang menjadi fokus pemangkasan. Daftar ini mencakup berbagai aspek operasional dan investasi pemerintah, yang diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar.

Secara lebih rinci, efisiensi anggaran pemerintah ini dilakukan terhadap beberapa jenis barang dan kegiatan. Daftar ini mencakup pengeluaran yang dianggap dapat dikelola lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan esensial. Berikut adalah daftar jenis belanja yang menjadi target efisiensi:

• Alat tulis kantor
• Kegiatan seremonial
• Rapat, seminar, dan sejenisnya
• Kajian dan analisis
• Diklat dan bimtek
• Honor output kegiatan dan jasa profesi
• Percetakan dan souvenir
• Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan
• Lisensi aplikasi
• Jasa konsultan
• Bantuan pemerintah
• Pemeliharaan dan perawatan
• Perjalanan dinas
• Peralatan dan mesin
• Infrastruktur