Efisiensi Anggaran: Potensi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?

Ekonom memperingatkan efisiensi anggaran pemerintah berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun kebijakan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekonom dari Universitas Andalas, Efa Yonnedi, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan ini disampaikan Senin lalu di Padang, Sumatera Barat, menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pengurangan anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD tahun 2025.

Pengaruh Government Spending terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Efa Yonnedi menekankan pentingnya government spending atau pengeluaran pemerintah sebagai salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengeluaran pemerintah, konsumsi swasta, serta aktivitas ekspor dan impor. Oleh karena itu, efisiensi anggaran yang terlalu agresif berpotensi mengganggu keseimbangan ini.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran pemerintah. Pemangkasan anggaran yang signifikan dapat mengurangi investasi pemerintah di berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh pemerintah.

Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik

Efa Yonnedi mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan efisiensi tidak boleh sampai mengorbankan layanan publik yang vital. Pengurangan anggaran yang berdampak pada penurunan kualitas infrastruktur, misalnya jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu distribusi logistik.

Dampak negatif dari pengurangan anggaran pada pelayanan publik bisa sangat luas. Selain membahayakan keselamatan, hambatan distribusi logistik dapat meningkatkan biaya produksi dan harga barang, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan terukur dalam melakukan efisiensi anggaran.

Dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Meskipun Inpres Nomor 1 Tahun 2025 baru saja dikeluarkan, Efa Yonnedi mengakui belum dapat menilai secara pasti dampak efisiensi anggaran tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan ini. Pengurangan anggaran yang tidak terencana dengan baik dapat berdampak negatif pada berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Efa Yonnedi berharap kebijakan efisiensi anggaran ini dapat diimbangi dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik esensial dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Harapan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Terlepas dari potensi perlambatan ekonomi, Efa Yonnedi tetap optimis bahwa kebijakan Presiden Prabowo ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di akar rumput. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dan mengalokasikan anggaran secara efisien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan.

Kesimpulannya, efisiensi anggaran memang penting untuk menjaga kesehatan keuangan negara. Namun, langkah ini harus dilakukan secara hati-hati dan terencana agar tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan memastikan bahwa kebijakan ini berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.