Efisiensi Anggaran: Potensi Perlambatan Ekonomi 2025?

Efisiensi anggaran pemerintah berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada anggaran pemerintah pusat, meskipun langkah ini dinilai positif untuk kondisi fiskal negara.

Mataram, 7 Februari 2025 - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Ihsan Ro'is, menyoroti potensi perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akibat efisiensi anggaran pemerintah. Pernyataan ini mengemuka di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai melambat, dari 5,05 persen di tahun 2023 menjadi 5,03 persen di tahun 2024 (data BPS).

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Ihsan, penghematan anggaran mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini berdampak pada berkurangnya proyek dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. "Penghematan yang dilakukan membuat uang yang beredar di masyarakat sedikit. Kalau jumlah uang beredar kecil maka proyek dan sebagainya tidak ada, hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Dampaknya akan terasa signifikan di daerah-daerah yang sangat bergantung pada agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dari kementerian dan lembaga. Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, merupakan salah satu daerah yang kerap menjadi tujuan agenda MICE. Pemangkasan anggaran berpotensi mengurangi kunjungan wisatawan, berdampak negatif pada industri perhotelan, restoran, dan destinasi wisata.

Potensi Kerugian di Daerah Tertentu

Ihsan menekankan pentingnya melihat dampak efisiensi anggaran secara bijaksana. "Ada daerah yang rentan dan ada daerah yang kuat. Kita harus melihat dengan kacamata yang bijaksana," katanya. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, terutama di wilayah timur Indonesia, masih cukup tinggi.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 menetapkan pemangkasan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Pemangkasan ini mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan DIY, dan Dana Desa.

Pertimbangan Positif dan Negatif Efisiensi Anggaran

Meskipun kebijakan pemangkasan anggaran bertujuan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah dan memperbaiki kondisi fiskal negara, Ihsan mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak negatifnya. "Di satu sisi memang bagus pemotongan ini karena membuat fiskal kita lebih bagus lagi ke depan, tetapi permasalahan efek domino yang perlu diperhatikan kepada daerah. Belanja pemerintah sangat dominan untuk mendongkrak perekonomian daerah," pungkas Ihsan.

Efisiensi anggaran memang diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya daerah yang bergantung pada dana transfer pemerintah, perlu dikaji lebih mendalam dan diantisipasi dengan strategi yang tepat. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif efisiensi anggaran terhadap perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan strategi yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang kompleks dengan potensi dampak positif dan negatif. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat dampaknya terhadap perekonomian daerah dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalisir dampak negatifnya, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.