Prabowo Jelaskan Strategi Efisiensi APBN Rp300 Triliun ke KIM Plus

Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi efisiensi anggaran negara senilai Rp300 triliun kepada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, menekankan penghematan tanpa pemotongan gaji ASN dan fokus pada program yang kurang bermanfaat bagi rakyat.

Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini memaparkan strategi efisiensi anggaran negara kepada elite partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Pertemuan silaturahmi yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat lalu, membahas secara detail langkah-langkah penghematan APBN yang telah dan akan dilakukan pemerintah.

Efisiensi APBN: Fokus pada Manfaat bagi Rakyat

Dalam paparannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa efisiensi anggaran negara yang telah berhasil mencapai angka Rp300 triliun, hanya menyasar pos-pos belanja yang dinilai kurang memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Beliau memberikan contoh seperti perjalanan dinas luar negeri yang kurang produktif, pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang berlebihan, serta acara-acara seremonial dan perayaan yang kurang esensial. "Saya ingin laksanakan efisiensi, tetapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari," tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga secara tegas membantah isu yang beredar mengenai pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dampak dari kebijakan efisiensi ini. "Narasi isu gaji dipotong, itu tidak benar," bantahnya.

Program yang Kurang Efektif

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mencontohkan beberapa program yang selama ini dibiayai APBN namun dinilai kurang memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Beliau menyinggung banyaknya acara diskusi (FGD) atau forum group discussion yang hasilnya tidak berdampak nyata. "Jadi, habis kunker (kunjungan kerja), seminar, FGD — forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden memastikan bahwa penghematan APBN sebesar Rp300 triliun ini tidak mengurangi anggaran program-program penting, terutama di sektor pendidikan. "Kita sudah menghemat sekitar Rp300 triliun. Program-program yang berjalan tidak ada yang disentuh, apalagi pendidikan," jelasnya.

Silaturahmi KIM Plus di Hambalang

Pertemuan silaturahmi dengan KIM Plus di Hambalang dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Para ketua umum partai dan kepala daerah terpilih dari KIM Plus hadir dalam acara yang berlangsung sekitar dua jam, mulai Jumat siang hingga pukul 17.00 WIB. Antusiasme peserta terlihat dari antrean kendaraan yang cukup panjang di sepanjang jalan menuju kediaman Presiden Prabowo.

KIM Plus sendiri terdiri dari partai-partai pendukung pemerintah, termasuk partai-partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, dan partai-partai lain yang kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru. Beberapa partai yang tergabung dalam KIM Plus antara lain Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, PSI, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

Kehadiran Elite Partai

Beberapa elite partai yang hadir dalam silaturahmi tersebut antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni beserta elite PSI lainnya. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai hal strategis, termasuk strategi efisiensi APBN yang telah dijalankan pemerintah.

Kesimpulan

Penjelasan Presiden Prabowo Subianto mengenai strategi efisiensi APBN kepada KIM Plus memberikan gambaran jelas mengenai langkah-langkah pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Fokus pada penghematan di sektor yang kurang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, serta jaminan agar program-program penting tetap berjalan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan efisiensi yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.