Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa materi geopolitik yang didapatnya selama orientasi di Akmil Magelang sangat berharga untuk memimpin dan membangun kota Makassar yang lebih maju dan sejahtera.

Pemerintah pastikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan dalam jumlah besar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dan mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.

Pemerintah melalui Kemenkeu akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun bagi MBR, bekerja sama dengan BI dan OJK.

Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengecualikan daerahnya dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 karena berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang masih sangat terbatas.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mempersiapkan diri menghadapi jadwal padat retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang akan diisi oleh materi dari berbagai menteri, termasuk Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan perumahan rakyat yang terjangkau dan menjawab backlog perumahan nasional.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia (BI) akan menyelaraskan kebijakan dan instrumen keuangan untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun tidak akan berdampak buruk seperti yang ditakutkan publik, meskipun ada tantangan pada beberapa program.

Mendikbudristek dan Menkeu memastikan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi beasiswa KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun anggaran 2025.

Menyikapi penolakan AS di bawah Presiden Trump terhadap kesepakatan pajak global, Indonesia memperkuat resiliensi ekonomi domestik dengan fokus pada pertumbuhan, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengincar finalisasi aturan insentif fiskal tahun 2025 pada Januari ini, mencakup berbagai sektor seperti kendaraan listrik, industri padat karya, dan perumahan, guna mendorong perekonomian.