Hadapi Ketidakpastian Global, RI Siapkan Strategi Ekonomi Jangka Pendek dan Panjang
Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai kebijakan ekonomi jangka pendek dan panjang untuk menghadapi ketidakpastian global, dengan tetap optimis mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen di 2025.
Jakarta, 16 Mei 2024 - Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketegangan geopolitik, suku bunga tinggi di negara maju, dan perlambatan perdagangan dunia, Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi strategis. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran lima persen pada tahun 2025.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan optimisme pemerintah meskipun tantangan global semakin kompleks. Pemerintah telah dan akan terus menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini meliputi berbagai strategi untuk memperkuat daya beli masyarakat, mempercepat belanja negara, dan mendorong kemudahan berusaha.
Haryo menyatakan, "Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."
Kebijakan Jangka Pendek: Fokus Perkuat Konsumsi dan Kemudahan Berusaha
Pemerintah fokus pada penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat melalui beberapa program. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, serta subsidi transportasi dan listrik untuk kelompok tertentu menjadi prioritas. Percepatan belanja negara juga digencarkan untuk memperkuat dorongan fiskal.
Kemudahan berusaha menjadi perhatian utama. Deregulasi perizinan terus dilakukan, termasuk revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM). Di sektor pembiayaan, target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas, dan pemerintah juga memfasilitasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi melalui Kredit Investasi Padat Karya.
Untuk mendorong ekspor, Indonesia aktif menyelesaikan perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA dan CPTPP, serta memperkuat penetrasi ke pasar non-tradisional, termasuk negara-negara BRICS. UMKM berorientasi ekspor akan mendapat dukungan promosi dan fasilitasi. Presiden RI Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan percepatan pembentukan Satuan Tugas Deregulasi untuk mengatasi hambatan perizinan ekspor-impor.
Kebijakan Jangka Menengah: Hilirisasi, Digitalisasi, dan Transisi Energi Hijau
Selain kebijakan jangka pendek, pemerintah juga menjalankan langkah jangka menengah yang strategis. Percepatan hilirisasi industri menjadi fokus utama, meliputi pengolahan mineral strategis seperti nikel dan bauksit, serta pengembangan kawasan industri terintegrasi. Transformasi digital juga digencarkan melalui pengembangan infrastruktur yang merata, peningkatan kapasitas startup, dan digitalisasi UMKM serta layanan publik.
Di bidang energi hijau, pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik dan proyek energi bersih. Sebagai contoh, PLTP Muara Laboh telah mendapatkan pendanaan senilai 499 juta dolar AS dari AZEC. Semua upaya ini bertujuan untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Haryo menegaskan, "Kami menyadari bahwa mencapai pertumbuhan di atas lima persen membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik Pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Namun dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, Pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan."
Kesimpulannya, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi global dengan strategi yang komprehensif dan terukur, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
