Kemenkeu Desak Percepatan Belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Realisasi Baru Rp2,3 Triliun
Pemerintah melalui Kemenkeu meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat realisasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru mencapai Rp2,3 triliun hingga akhir April 2025, dari total anggaran yang direncanakan.
Jakarta, 30 April 2025 - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mempercepat penyaluran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 29 April 2025, realisasi belanja program tersebut baru mencapai Rp2,3 triliun dari total anggaran yang direncanakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta. "Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," tegas Suahasil. Ia menjelaskan bahwa realisasi belanja MBG pada bulan Februari baru mencapai Rp300 miliar. Artinya, penyaluran anggaran pada Maret dan April mencapai angka yang signifikan, sekitar Rp1 triliun per bulan.
Program MBG sendiri menargetkan peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat. Suahasil menambahkan, "Ini tentunya akan terus meningkat." Program ini telah menjangkau 3,27 juta penerima manfaat hingga 29 April 2025, meliputi berbagai kelompok, mulai dari anak pra-sekolah hingga ibu menyusui.
Realisasi dan Target Program MBG
Rincian penerima manfaat program MBG hingga 29 April 2025 cukup beragam. Tercatat 178.679 penerima manfaat dari kelompok pra-sekolah, 1.415.746 dari SD/MI, 935.014 dari SMP/MTs, dan 691.857 dari SMA/MA/SMK. Selain itu, program ini juga menjangkau pondok pesantren (16.393), sekolah luar biasa (6.276), balita (12.004), ibu hamil (3.771), ibu menyusui (4.645), PKBM (1.125), dan seminari (352).
Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang beroperasi hingga saat ini mencapai 1.102 SPPG. Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran MBG dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV 2025. Penambahan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan target penerima manfaat dari 17,9 juta menjadi 82,9 juta, yang akan dilayani oleh 32.000 SPPG.
"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," jelas Suahasil mengenai rencana penambahan anggaran tersebut.
Pemantauan dan Pengawasan Program MBG
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) turut memantau pelaksanaan program MBG. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya pemantauan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan dampak program dapat dirasakan secara maksimal. "Pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal," ujar Luhut.
Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program, DEN merekomendasikan beberapa langkah penguatan implementasi, termasuk *business process review* dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Luhut juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, dan penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam ekosistem program MBG.
Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalisir, dan manfaat program dapat tepat sasaran tanpa penyimpangan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan gizi masyarakat Indonesia.
Program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi yang cukup.
