Tambahan Rp100 Triliun Percepat Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo meminta percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga September 2025, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran Rp100 triliun.
Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Awalnya ditargetkan selesai pada akhir 2025, namun Presiden menginginkan percepatan hingga September 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Percepatan program MBG ini berdampak pada kebutuhan anggaran. Menurut Dadan, Presiden Prabowo menanyakan besaran biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut pada September 2025. Jawabannya? Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diperlukan.
Penting untuk ditekankan bahwa permintaan tambahan anggaran tersebut berasal dari Presiden Prabowo, bukan inisiatif dari BGN. Dadan menegaskan bahwa penambahan Rp100 triliun merupakan konsekuensi dari keinginan percepatan program MBG.
Selain penambahan anggaran, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga lintas sektor untuk mensukseskan program MBG. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Januari 2025.
Presiden Prabowo menginginkan sinergi antar lembaga agar program MBG berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga dinilai krusial untuk pencapaian yang optimal.
Sepuluh hari setelah peluncurannya, program MBG telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia. Terdapat 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Target penerima manfaat program MBG adalah 3 juta orang pada periode Januari-April 2025, dan akan bertambah menjadi 6 juta pada periode April-Agustus 2025. Dengan tambahan anggaran yang signifikan, diharapkan target tersebut dapat tercapai bahkan melampaui target awal.
Program MBG merupakan program penting untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. Percepatan program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut dengan lebih cepat dan efektif. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi antar berbagai pihak yang terlibat.
