Presiden Prabowo Fokuskan Anggaran Dalam Negeri untuk Program MBG

Presiden Prabowo Subianto belum membahas bantuan asing untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fokus pada penggunaan anggaran dalam negeri, meskipun beberapa negara telah menawarkan bantuan.

Presiden Prioritaskan Dana Domestik untuk Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat Jumat lalu di Istana Kepresidenan Jakarta, belum membahas bantuan asing untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat tersebut dihadiri oleh para menteri dan kepala lembaga terkait. Fokus utama Presiden saat ini adalah memanfaatkan sumber daya dalam negeri untuk keberhasilan program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, menjelaskan dalam jumpa pers usai rapat bahwa bahasan mengenai bantuan luar negeri dan sumber pendanaan lain tidak masuk dalam agenda. Presiden menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran MBG ke seluruh Indonesia.

Prof. Dadan menambahkan bahwa Presiden Prabowo sangat ingin memastikan semua anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita segera mendapatkan manfaat dari program ini. Keinginan untuk pemerataan akses gizi menjadi perhatian utama Presiden.

MBG: Program Lintas Sektoral yang Dipercepat

Rapat yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut menghasilkan keputusan untuk menjadikan MBG sebagai program lintas sektoral. Presiden menginstruksikan percepatan pelaksanaan program dengan melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan dukungannya terkait pengaturan anggaran, sementara Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, akan memberikan dukungan regulasi.

Perkembangan Program MBG

Program MBG, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, dimulai pada 6 Januari 2025. Awalnya, 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di 26 provinsi. Per tanggal 17 Januari 2025, jumlah SPPG telah meningkat menjadi 238, menjangkau lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi. SPPG merupakan unit kerja BGN yang mengelola dapur umum untuk program MBG, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala SPPG, dibantu ahli gizi dan akuntan.

BGN menargetkan peningkatan jumlah SPPG dan penerima manfaat. Target penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai 3 juta pada April 2025, dan 6 juta pada Agustus 2025.

Tawaran Bantuan Asing

Meskipun Presiden fokus pada pendanaan domestik, beberapa negara telah menyatakan ketertarikan untuk membantu. China, melalui Presiden Xi Jinping, telah sepakat untuk mendanai program MBG, seperti tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara pada November 2024. Jepang juga berkomitmen membantu melalui pelatihan dan pengiriman tenaga ahli, seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba.

Kesimpulan

Meskipun ada tawaran bantuan asing, Presiden Prabowo Subianto saat ini memprioritaskan penggunaan sumber daya dalam negeri untuk program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program dan memastikan pemerataan akses gizi bagi seluruh masyarakat Indonesia.