Peran Pemda Kunci Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis, Tekankan Kepala BGN
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, mencakup penyiapan infrastruktur, pembinaan rantai pasok, dan penyaluran bantuan.
Jakarta, 25 Februari 2025 - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan peran krusial pemerintah daerah (pemda) dalam keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikannya saat akan mengisi materi retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Indonesia.
Dalam wawancara singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Dadan menyatakan, "Ya betul, mengenai terutama peran pemda dalam Program Makan Bergizi (Gratis)." Ia dijadwalkan menjadi pemateri pada hari keenam retret kepala daerah, Rabu (26/2), yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Presentasinya akan fokus pada MBG sebagai salah satu Program Strategis Nasional.
Program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 38 provinsi dalam waktu 1,5 bulan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, peran aktif pemda menjadi kunci utama dalam pendistribusian dan pengawasan program ini agar tepat sasaran dan efektif.
Tiga Pilar Sukses MBG Versi Kepala BGN
Menurut Dadan Hindayana, terdapat tiga pilar utama yang harus dijalankan pemda untuk memastikan keberhasilan MBG. Pertama, penyiapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi. Infrastruktur ini mencakup gudang penyimpanan, sarana transportasi, dan juga sistem manajemen yang efisien.
Kedua, pemda perlu melakukan pembinaan rantai pasok lokal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas daerah dan memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk program MBG. Dengan memperkuat rantai pasok lokal, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan mendukung perekonomian daerah.
Ketiga, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam proses penyaluran MBG. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bantuan sampai kepada sasaran yang tepat dan termonitor dengan baik. Kerja sama yang sinergis antara pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
"Kemudian ketiga bersama-sama dengan Badan Gizi (Nasional) melakukan penyaluran (MBG)," ujar Dadan menambahkan. Hal ini menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara BGN dan pemda dalam pelaksanaan MBG.
Ekspansi MBG dan Sasaran ke Depan
Saat ini, terdapat 693 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi dan mendistribusikan MBG. Jumlah penerima manfaat diproyeksikan akan meningkat menjadi lebih dari 2 juta pada pekan ini. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menetapkan target yang ambisius, yaitu menjangkau lebih dari 85 juta anak dan ibu hamil di Indonesia pada akhir tahun 2025.
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, komitmen dan kerja keras dari seluruh pemda sangat dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Program ini menjanjikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa. Dengan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
