Luhut Minta Program Makan Bergizi Gratis Diaudit Setiap Tiga Bulan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit setiap tiga bulan untuk memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran Rp171 triliun.

Jakarta, 12 Maret 2024 - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menginisiasi langkah pengawasan ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meminta program tersebut diaudit setiap tiga bulan atau setiap kuartal. Hal ini disampaikan Luhut di Jakarta, Rabu lalu, setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Keputusan ini diambil untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran yang mencapai Rp171 triliun untuk program yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Luhut menekankan pentingnya pengawasan berkala agar kekurangan dan hambatan dalam program dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. "Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan," jelas Luhut.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy. Mereka membahas potensi MBG tidak hanya dalam meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga dalam menurunkan angka kemiskinan hingga 2,6 persen dan mengurangi ketimpangan hingga 3,6 persen. Program ini juga diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Audit Berkala untuk Transparansi dan Efektivitas MBG

Luhut menjelaskan bahwa audit kuartalan akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja MBG. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan intervensi tepat waktu jika ditemukan penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan program. Hal ini penting mengingat skala program yang besar dan jumlah anggaran yang signifikan.

Selain itu, audit berkala juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Transparansi dalam pengelolaan anggaran akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program.

"Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama," tegas Luhut.

Dampak Positif MBG terhadap Perekonomian

Luhut juga menyoroti dampak positif MBG terhadap perekonomian nasional. Ia mengamati peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam sebagai dampak langsung dari program ini. Hal ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada sektor pertanian.

"Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," kata Luhut. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa MBG juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada berjalannya program sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan dan audit berkala menjadi sangat penting.

Implementasi MBG dan Target ke Depan

Saat ini, MBG telah diimplementasikan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat. Program ini didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas kualitas makanan dan distribusi. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah SPPG menjadi 32 ribu hingga akhir tahun 2025 untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Luhut juga menghubungkan keberhasilan MBG dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Ia menekankan bahwa MBG bukan hanya program sosial semata, tetapi juga sebagai penggerak roda perekonomian daerah dan nasional.

"Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Luhut.