Pemerintah Kabupaten Kapuas berkoordinasi membahas alokasi anggaran Rp1 miliar per desa dan kelurahan, program ambisius untuk pembangunan infrastruktur.

Bupati Banjar Saidi Mansyur dan DJPb Kalsel bahas pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD), APBD, serta Dana Desa demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Jayapura Yunus Wonda gencar lakukan strategi 'Bupati Jayapura Turun Kampung' untuk serap aspirasi langsung, memastikan pelayanan publik efektif, dan membangun kepercayaan masyarakat di wilayah pedalaman.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu memperkuat koordinasi pengembangan Koperasi Merah Putih di NTT. Simak bagaimana program ini berkontribusi pada ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kembali menyalurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah kepada 35 pelajar berprestasi di Desa Cambai. Simak dampak positifnya bagi pendidikan!

KPPN Kudus melaporkan penyaluran Dana Desa di Kudus, Jepara, dan Demak telah mencapai Rp334,34 miliar pada semester pertama 2025. Bagaimana detail penggunaannya?

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melatih pengelola BUMDes di 273 desa tentang pengelolaan keuangan digital, demi akuntabilitas dan transparansi. Cari tahu mengapa ini krusial!

BKKBN menegaskan pencegahan stunting adalah fondasi strategis mencetak talenta digital unggul demi Indonesia Emas 2045. Mengapa stunting krusial bagi masa depan digital bangsa?

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menekankan pentingnya BUMDes Ponorogo sebagai penggerak ekonomi lokal yang berdampak nyata pada peningkatan PADes. Simak strategi dan tantangannya!

Polres Aceh Barat mulai selidiki dugaan korupsi dana desa di Ranto Panyang Barat senilai Rp500 juta lebih. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat dan audit Inspektorat.

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, meresmikan gedung LKD Desa Bulung Kulon dan mendorong pemanfaatan optimal gedung tersebut untuk memperkuat kolaborasi pembangunan desa, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Kejari Sigi tengah menangani dugaan penyalahgunaan dana desa Rarampadende senilai Rp200 juta, berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Sigi; Kepala Desa telah diperiksa dan proses penyelidikan telah selesai.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo gencar mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor, dengan fokus pada akses jalan dan permukiman warga.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat mendorong optimalisasi dana desa untuk penguatan ketahanan pangan dan pengembangan komoditas unggulan seperti gambir, guna mendorong perekonomian daerah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk eliminasi Tuberkulosis (TB) pada 2030 melalui alokasi dana desa, dengan anggaran Rp400 juta hingga Rp1 miliar per desa untuk penanganan kesehatan termasuk TB.

Pemerintah Kota Jayapura melalui DPMK menekankan transparansi pengelolaan dana desa lewat pelatihan, guna mencegah korupsi dan memastikan pembangunan yang berdampak pada masyarakat.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berkomitmen untuk mengejar target eliminasi Tuberkulosis (TB) pada tahun 2030 dengan memanfaatkan anggaran dana desa untuk program kesehatan masyarakat.

Proses penyaluran Dana Desa tahap pertama tahun 2025 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terhambat karena masalah administrasi yang belum terselesaikan di beberapa kampung.

Peran Bumdes dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa, membuka lapangan kerja baru, dan memberdayakan UMKM lokal.

Pemerintah menggelontorkan dana Rp5 miliar per desa untuk Kopdes Merah Putih guna menggenjot perekonomian pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan total dana mencapai Rp400 triliun.