Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu tegaskan 20 persen dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan, langkah strategis atasi kemiskinan dan kelaparan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif skema jaminan pemerintah terhadap pinjaman Himbara ke Koperasi Desa Merah Putih, sebuah langkah strategis untuk memitigasi risiko pembiayaan dan mendorong keberlanjutan ekonomi desa.

DPRD Gorontalo Utara mendukung penuh pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Gorontalo Utara di Kepulauan Ponelo untuk melindungi ribuan warga dari ancaman abrasi dan ombak besar.

Kejaksaan Negeri Situbondo gencar mempercepat implementasi Aplikasi Jaga Desa, inovasi Kejaksaan Agung, demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apa dampaknya?

Kejaksaan Negeri Bengkayang menetapkan dua kepala desa sebagai tersangka dalam kasus korupsi APBDes. Simak detail penyelewengan dana desa yang merugikan negara ini.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuat gebrakan baru dengan menyiarkan langsung rapat dana desa, meningkatkan transparansi anggaran dan partisipasi publik secara real-time.

Pemerintah Kabupaten Kapuas berkoordinasi membahas alokasi anggaran Rp1 miliar per desa dan kelurahan, program ambisius untuk pembangunan infrastruktur.

Bupati Banjar Saidi Mansyur dan DJPb Kalsel bahas pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD), APBD, serta Dana Desa demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Jayapura Yunus Wonda gencar lakukan strategi 'Bupati Jayapura Turun Kampung' untuk serap aspirasi langsung, memastikan pelayanan publik efektif, dan membangun kepercayaan masyarakat di wilayah pedalaman.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu memperkuat koordinasi pengembangan Koperasi Merah Putih di NTT. Simak bagaimana program ini berkontribusi pada ekonomi lokal.

Seluruh camat, kepala desa, dan BPD di Trenggalek, Jawa Timur, sepakat membentuk Koperasi Merah Putih untuk memberdayakan ekonomi desa dan memenuhi syarat pencairan Dana Desa tahap kedua.

Gampong Lam Rukam, Aceh Besar, sukses membangun lapangan bola mini berkat Dana Desa 2024-2025, fasilitas ini diharapkan meningkatkan bakat olahraga pemuda dan mempererat tali persaudaraan warga.

Hingga awal Mei 2025, penyaluran dana desa di Bengkulu mencapai Rp371,57 miliar dari total alokasi Rp1,03 triliun; pemerintah daerah didesak untuk segera memanfaatkan anggaran tersebut untuk pembangunan desa.

Pemprov Banten menggelontorkan Rp123,8 miliar untuk 1.238 desa, fokus pada peningkatan layanan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui program Sarjana Penggerak Desa.

Tiga terdakwa korupsi dana BUMDes Desa Sinar Laut, Bengkulu, dituntut hukuman penjara dan denda berbeda, dengan total kerugian negara mencapai Rp160 juta.

Penyaluran Dana Desa 2025 di Papua Barat baru mencapai Rp45,66 miliar dari total pagu Rp664,61 miliar, dengan tiga kabupaten telah menerima dana tersebut.

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, meresmikan gedung LKD Desa Bulung Kulon dan mendorong pemanfaatan optimal gedung tersebut untuk memperkuat kolaborasi pembangunan desa, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Kejari Sigi tengah menangani dugaan penyalahgunaan dana desa Rarampadende senilai Rp200 juta, berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Sigi; Kepala Desa telah diperiksa dan proses penyelidikan telah selesai.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo gencar mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor, dengan fokus pada akses jalan dan permukiman warga.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat mendorong optimalisasi dana desa untuk penguatan ketahanan pangan dan pengembangan komoditas unggulan seperti gambir, guna mendorong perekonomian daerah.